Jakarta: Dewan Redaksi Media Group melakukan audiensi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di kantornya, di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Juni 2021.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Dewan Redaksi Media Group sekaligus Dirut PT Media Massa Kini Abdul Kohar, Direktur Pemberitaan Metro TV Arief Suditomo, Pemred Medcom.id Indra Maulana, serta Direktur Sales dan Marketing Metro TV Meniek Andini.
Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang didiskusikan Menteri Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim. Mulai dari soal produk desa menuju global, pemutakhiran data desa, pembentukan BUMDes, hingga pendamping desa.
"Banyak sebenarnya desa-desa yang sudah maju. Tapi banyak juga yang belum maju. Desa-desa yang sudah memiliki produk unggulan juga banyak. Ini yang terus kita carikan jalan keluar seperti mencarikan partner pihak ketiga. Tujuannya agar pihak ketiga ini bisa mendampingi sekaligus bisa memotong mata rantai harga. Artinya, desa mendapat harga tinggi dan eksportir dapat harga murah," ujar Gus Halim.
Baca juga: 4 Jurus Gus Menteri Kembangkan Desa di 2021
Saat ini kata Gus Halim, pihaknya tengah konsen untuk mengangkat produk-produk unggulan dan potensi-potensi desa. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikampanyekan Presiden Joko Widodo selama ini, yaitu Bangga Buatan Indonesia.
"Makanya, kami masih ingin isunya Bangga Buatan Indonesia. Dengan mengangkat produk unggulan dan potensi-potensi yang ada di desa dan kami ingin ekspor produk-produk desa itu," imbuhnya.
Wakil Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar pun menanggapi obrolan Gus Halim. Dia mengatakan desa-desa yang memiliki produk unggulan harus diekspos agar benar-benar bisa bersaing di tingkat global.
"Desa menuju global dengan mengangkat potensi-potensi atau hasil produk ungulan desa menuju global," kata mantan Pemred Medcom.id itu.
Suasana diskusi Dewan Redaksi Media Group dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Kemendes PTD & Transmigrasi, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Juni 2021. Foto: Dok/Istimewa
Menurut Gus Halim, masih banyak tantangan yang dihadapi di lapangan dalam mengangkat produk-produk unggulan desa. "Potensi-potensi itu banyak sekali di desa. Namun, permasalahannya adalah soal SDM (sumber daya manusia). Makanya, kita koordinasi dan kerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan pendampingan. Kita ajak BUMN, kerja sama dengan perguruan tinggi. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di desa," jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2014-2019 itu.
Baca juga: Pemerintah Dorong Peran Swasta Tingkatkan Kapasitas BUMDes
Di samping itu, Kemendes tengah gencar melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Dengan pemutakhiran data yang dilakukan desa ini, pihaknya banyak menemukan fakta. Salah satunya mengenai warga desa yang terkena penyakit kronis.
"Dengan pemutakhiran data berbasis SDGs desa kita banyak menemukan warga desa terkena penyakit kronis," jelasnya.
Dia tak mempersoalkan bila pemutakhiran data desa ini banyak disangsikan sejumlah pihak. Menurut dia, seharusnya data yang dikumpulkan desa bisa disinkronkan dengan pendataan yang dilakukan lembaga lain.
"Mari kita percayakan kepada desa untuk mendata warganya. Bila BPS (Badan Pusat Statistik) meragukan silakan melakukan konsolidasi, bukan diperdebatkan saja," tegas dia.
Direktur Pemberitaan Metro TV Arief Suditomo mengatakan masalah sensus penduduk adalah persoalan pelik. Bahkan, kata dia, hasil sensus ekonomi penduduk 2016 masih digunakan sebagai rujukan pada 2019.
"Semasa saya di DPR, hasil sensus ekonomi warga 2016 itu yang dijadikan rujukan untuk 2019. Artinya datanya enggak update," imbuh Arief.
Baca juga: Kemendes: UU Cipta Kerja Pasal 117 Jadi Solusi Badan Hukum BUMDes
Kata Gus Halim, pihaknya percaya kepada desa karena pemutakhiran data desa ini untuk kepentingan desa.
"Makanya validitas data ini harus terus dilakukan. Tiga hal yang saya percayakan terkait pemutakhiran data yaitu kelengkapan, keakuratan, dan keberlanjutan data SDGs Desa. Soal kelengkapan, mereka akan memastikan apakah data yang masuk sudah lengkap. Soal keakuratan, desa bisa menggelar musyawarah desa (musdes) untuk menetapkan hasil pendataan," kata dia.
Terakhir adalah keberlanjutan data SDGs Desa. SDGs Desa, kata dia, sangat dinamis utamanya berbicara tentang kewargaan.
"Keberlanjutan sangat penting. Selama ini, masalah yang sering temui adalah pendataannya sudah, tetapi sudah bertahun-tahun tidak pernah dicek apakah data ini bisa digunakan atau sudah kedaluwarsa," katanya.
Jakarta: Dewan Redaksi Media Group melakukan audiensi dengan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di kantornya, di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Juni 2021.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Dewan Redaksi Media Group sekaligus Dirut PT Media Massa Kini Abdul Kohar, Direktur Pemberitaan Metro TV Arief Suditomo, Pemred Medcom.id Indra Maulana, serta Direktur Sales dan Marketing Metro TV Meniek Andini.
Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang didiskusikan Menteri Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim. Mulai dari soal produk desa menuju global, pemutakhiran data desa, pembentukan BUMDes, hingga pendamping desa.
"Banyak sebenarnya desa-desa yang sudah maju. Tapi banyak juga yang belum maju. Desa-desa yang sudah memiliki produk unggulan juga banyak. Ini yang terus kita carikan jalan keluar seperti mencarikan partner pihak ketiga. Tujuannya agar pihak ketiga ini bisa mendampingi sekaligus bisa memotong mata rantai harga. Artinya, desa mendapat harga tinggi dan eksportir dapat harga murah," ujar Gus Halim.
Baca juga: 4 Jurus Gus Menteri Kembangkan Desa di 2021
Saat ini kata Gus Halim, pihaknya tengah konsen untuk mengangkat produk-produk unggulan dan potensi-potensi desa. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikampanyekan Presiden Joko Widodo selama ini, yaitu Bangga Buatan Indonesia.
"Makanya, kami masih ingin isunya Bangga Buatan Indonesia. Dengan mengangkat produk unggulan dan potensi-potensi yang ada di desa dan kami ingin ekspor produk-produk desa itu," imbuhnya.
Wakil Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar pun menanggapi obrolan Gus Halim. Dia mengatakan desa-desa yang memiliki produk unggulan harus diekspos agar benar-benar bisa bersaing di tingkat global.
"Desa menuju global dengan mengangkat potensi-potensi atau hasil produk ungulan desa menuju global," kata mantan Pemred Medcom.id itu.
Suasana diskusi Dewan Redaksi Media Group dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Kemendes PTD & Transmigrasi, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Juni 2021. Foto: Dok/Istimewa
Menurut Gus Halim, masih banyak tantangan yang dihadapi di lapangan dalam mengangkat produk-produk unggulan desa. "Potensi-potensi itu banyak sekali di desa. Namun, permasalahannya adalah soal SDM (sumber daya manusia). Makanya, kita koordinasi dan kerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan pendampingan. Kita ajak BUMN, kerja sama dengan perguruan tinggi. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di desa," jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2014-2019 itu.
Baca juga: Pemerintah Dorong Peran Swasta Tingkatkan Kapasitas BUMDes
Di samping itu, Kemendes tengah gencar melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Dengan pemutakhiran data yang dilakukan desa ini, pihaknya banyak menemukan fakta. Salah satunya mengenai warga desa yang terkena penyakit kronis.
"Dengan pemutakhiran data berbasis SDGs desa kita banyak menemukan warga desa terkena penyakit kronis," jelasnya.
Dia tak mempersoalkan bila pemutakhiran data desa ini banyak disangsikan sejumlah pihak. Menurut dia, seharusnya data yang dikumpulkan desa bisa disinkronkan dengan pendataan yang dilakukan lembaga lain.
"Mari kita percayakan kepada desa untuk mendata warganya. Bila BPS (Badan Pusat Statistik) meragukan silakan melakukan konsolidasi, bukan diperdebatkan saja," tegas dia.
Direktur Pemberitaan Metro TV Arief Suditomo mengatakan masalah sensus penduduk adalah persoalan pelik. Bahkan, kata dia, hasil sensus ekonomi penduduk 2016 masih digunakan sebagai rujukan pada 2019.
"Semasa saya di DPR, hasil sensus ekonomi warga 2016 itu yang dijadikan rujukan untuk 2019. Artinya datanya enggak update," imbuh Arief.
Baca juga: Kemendes: UU Cipta Kerja Pasal 117 Jadi Solusi Badan Hukum BUMDes
Kata Gus Halim, pihaknya percaya kepada desa karena pemutakhiran data desa ini untuk kepentingan desa.
"Makanya validitas data ini harus terus dilakukan. Tiga hal yang saya percayakan terkait pemutakhiran data yaitu kelengkapan, keakuratan, dan keberlanjutan data SDGs Desa. Soal kelengkapan, mereka akan memastikan apakah data yang masuk sudah lengkap. Soal keakuratan, desa bisa menggelar musyawarah desa (musdes) untuk menetapkan hasil pendataan," kata dia.
Terakhir adalah keberlanjutan data SDGs Desa. SDGs Desa, kata dia, sangat dinamis utamanya berbicara tentang kewargaan.
"Keberlanjutan sangat penting. Selama ini, masalah yang sering temui adalah pendataannya sudah, tetapi sudah bertahun-tahun tidak pernah dicek apakah data ini bisa digunakan atau sudah kedaluwarsa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
