Jakarta: Langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak memasukkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam Pembahasan Tingkat I dengan pemerintah menuai kritikan.
Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Willy Aditya menilai, Puan belum konsisten dalam mendukung perlindungan perempuan.
"Tentu kami mengharapkan pimpinan aware, pimpinan memiliki komunikasi politik dengan AKD sangat cair. Ini yang jadi catatan dari kami. Bukan kekecewaan tapi catatan," ujar Willy, Rabu, 18 Agustus 2021.
Pada pidatonya saat masa sidang pertama DPR RI, Senin, 16 Agustus 2021, Puan menyebut hanya ada 7 RUU yang masuk pada pembahasan tingkat I dengan pemerintah. Semenara RUU PKS tidak masuk di dalamnya. Padahal pembahasannya sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu.
"Mungkin ada ke-alpha-an dalam bahasan kemarin sehingga tugas kolektif ini untuk menyampaikan bahwa dua Rancangan UU yaitu UU PKS dan Pendidikan Kedokteran merupakan respons dari keinginan masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya, RUU PKS ditargetkan rampung pada tahun ini. Mengingat, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4.000 perempuan mengalami kekerasan seksual. Dan angka ini meningkat seiring dengan pandemi yang terjadi. (Mentari Puspadini)
Jakarta: Langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak memasukkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam Pembahasan Tingkat I dengan pemerintah menuai kritikan.
Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Willy Aditya menilai, Puan belum konsisten dalam mendukung perlindungan perempuan.
"Tentu kami mengharapkan pimpinan aware, pimpinan memiliki komunikasi politik dengan AKD sangat cair. Ini yang jadi catatan dari kami. Bukan kekecewaan tapi catatan," ujar Willy, Rabu, 18 Agustus 2021.
Pada pidatonya saat masa sidang pertama DPR RI, Senin, 16 Agustus 2021, Puan menyebut hanya ada 7 RUU yang masuk pada pembahasan tingkat I dengan pemerintah. Semenara RUU PKS tidak masuk di dalamnya. Padahal pembahasannya sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu.
"Mungkin ada ke-alpha-an dalam bahasan kemarin sehingga tugas kolektif ini untuk menyampaikan bahwa dua Rancangan UU yaitu UU PKS dan Pendidikan Kedokteran merupakan respons dari keinginan masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya, RUU PKS ditargetkan rampung pada tahun ini. Mengingat, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4.000 perempuan mengalami kekerasan seksual. Dan angka ini meningkat seiring dengan pandemi yang terjadi. (
Mentari Puspadini)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
