Pemerintah Disarankan Menunda Haji 2021

Jakarta: Pemerintah diminta tak memaksa memberangkatkan calon haji (calhaj) musim tahun ini. Sebab, belum ada kepastian penyelenggaraan musim Haji 2021  dari otoritas Arab Saudi. "Lebih baik menunda pemberangkatan (calhaj 2021)," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2021. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu menyebut sejumlah negara telah mengumumkan tak memberangkatkan calhaj mereka. Di antaranya, Singapura dan Brunei Darussalam. Malaysia, kata Ace, juga mengambil kebijakan serupa. Namun, kebijakan Malaysia ini tak terlepas dari regulasi lockdown di wilayahnya. "Jadi kalau lockdown dia tidak bisa mengirimkan (calon haji). Menutup diri untuk tidak bepergian ke luar negari," ungkap Ace. Baca: Komisi VIII Tunggu Hasil Pertemuan Presiden dan Menag Soal Haji Dia meminta pemerintah Indonesia mengambil keputusan tegas terkait musim Haji 2021. Menurut dia, keselamatan dan kesehatan umat harus menjadi prioritas. "Kalau saya merekomendasikan, lebih baik pemerintah realistis saja," sebut dia. Namun, pemerintah harus memastikan pelaksanaan dilakukan dengan baik jika kuota haji diberikan kepada Indonesia. Terutama pengawasan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. "Harus dijamin termasuk juga protokol kesehatannya selama di Arab Saudi," ujar dia.