Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tak egois menentukan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penyelenggara harus menyerap masukan dari pemerintah, DPR, dan masyarakat.
"KPU tidak boleh merasa tunggal dalam menentukan tanggal main Pemilu 2024," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantobi dalam diskusi virtual, 4 Oktober 2021.
Baca: Jimly Asshiddiqie Sarankan Jadwal Pemilu Tetap 17 April
Dia menyebut KPU memang menjadi salah satu aktor utama penyelenggaraan pemilu. Namun, hal itu tak lantas membuat KPU berhak menentukan sendirian jadwal pemungutan suara.
"Secara penyelenggaraan memiliki kewenangan menentukan tanggal namun tidak berarti sewenang-wenang," ungkap dia.
Alwan mengkaji salah satu alasan jadwal yang diajukan KPU pada Februari 2024 karena permasalahan teknis. Pasalnya, KPU dihadapkan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun yang sama.
"Memperhatikan kepentingan beban penyelenggara dan dimensi efisiensi anggaran dengan penekanan pendekatan teknologi dan polarisasi masyarakat yang memicu ketidakstabilan konstelasi politik," sebut dia.
Selain itu, Alwan meminta penetapan jadwal pemilu tak hanya terpusat di pemerintah, KPU, dan DPR. Masyarakat yang memiliki hajat pesta demokrasi ini harus diberikan peran yang lebih luas dengan membuka ruang aspirasi.
"Utak-atik jadwal pemilu ini sebenarnya untuk siapa. Bisa jadi masyarakat tidak peduli tanggal pemilu dan yang peduli hanya elit saja. Atau bisa jadi masyarakat sengaja tidak dilibatkan untuk memberi masukan," ujar dia.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) diminta tak egois menentukan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penyelenggara harus menyerap masukan dari pemerintah,
DPR, dan masyarakat.
"KPU tidak boleh merasa tunggal dalam menentukan tanggal main
Pemilu 2024," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantobi dalam diskusi virtual, 4 Oktober 2021.
Baca:
Jimly Asshiddiqie Sarankan Jadwal Pemilu Tetap 17 April
Dia menyebut KPU memang menjadi salah satu aktor utama penyelenggaraan pemilu. Namun, hal itu tak lantas membuat KPU berhak menentukan sendirian jadwal pemungutan suara.
"Secara penyelenggaraan memiliki kewenangan menentukan tanggal namun tidak berarti sewenang-wenang," ungkap dia.
Alwan mengkaji salah satu alasan jadwal yang diajukan KPU pada Februari 2024 karena permasalahan teknis. Pasalnya, KPU dihadapkan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun yang sama.
"Memperhatikan kepentingan beban penyelenggara dan dimensi efisiensi anggaran dengan penekanan pendekatan teknologi dan polarisasi masyarakat yang memicu ketidakstabilan konstelasi politik," sebut dia.
Selain itu, Alwan meminta penetapan jadwal pemilu tak hanya terpusat di pemerintah, KPU, dan DPR. Masyarakat yang memiliki hajat pesta demokrasi ini harus diberikan peran yang lebih luas dengan membuka ruang aspirasi.
"Utak-atik jadwal pemilu ini sebenarnya untuk siapa. Bisa jadi masyarakat tidak peduli tanggal pemilu dan yang peduli hanya elit saja. Atau bisa jadi masyarakat sengaja tidak dilibatkan untuk memberi masukan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
