NEWSTICKER
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Antara/Reno Esnir
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Antara/Reno Esnir

KPU Menilai Sistem e-Voting Belum Dibutuhkan

Nasional kpu radikalisme
Faisal Abdalla • 07 Agustus 2019 15:34
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut Indonesia belum membutuhkan sistem pemilu elektronik (e-voting). Indonesia lebih membutuhkan rekapitulasi suara elektronik (e-rekap) ketimbang e-voting.
 
"Ya terkait dengan gagasan e-voting tampaknya itu belum menjadi agenda dalam waktu dekat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2019.
 
Wahyu mengatakan beberapa negara maju yang pernah menerapkan e-voting justru kembali ke sistem manual. Misalnya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS) yang kembali ke sistem dari e-voting.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Oleh sebab itu sebenarnya belum tentu gagasan e-voting itu relevan dengan kebutuhan kita di masa mendatang," ujar Wahyu.
 
Menurut dia, e-rekap paling tepat untuk diterapkan pada saat ini. Sistem itu menyederhanakan proses rekapitulasi suara sehingga hasil pemilu dapat diketahui lebih cepat.
 
KPU juga berpengalaman mengelola e-rekap. Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dinilai memiliki mekanisme yang sama dengan e-rekap. KPU mempertimbangkan penerapan e-rekap pada Pilkada 2020.
 
"Terlepas dari berbagai kelemahan, tetapi situng merupakan tonggak penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi itu sudah bisa dilaksanakan. Jadi tampaknya kita lebih membutuhkan e-rekap ketimbang e-voting dalam waktu dekat ini," ujar Wahyu.
 
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mendorong sistem e-voting dan e-rekap diterapkan di pemilu mendatang. Sistem tersebut akan disegerakan.
 
"Sistem e-voting kami akan minta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa diadakan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin, 5 Agustus 2019.
 
Menurut dia, sistem e-voting dan e-rekap dapat berjalan. Hanya memerlukan payung hukum untuk mengatur sistem berbasis elektronik itu.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif