Jokowi Tetap Perlu Oposisi

Jakarta: Merapatnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disambut berbagai reaksi, baik dari partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 maupun pihak lain di luar koalisi. Meskipun Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2024 masih tergantung pada persetujuan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), sejumlah respons mulai dikemukakan, di antaranya terkait dengan kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDI Perjuangan di Denpasar, Bali. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, misalnya, menyatakan Presiden Jokowi tidak pernah mengajak Gerindra bergabung dalam KIK ataupun mendapatkan portofolio kursi menteri di kabinet ke depan. Ajakan Jokowi kepada Gerindra, menurut Johnny, sejatinya merupakan ajakan untuk sama-sama membangun negara pascapilpres 2019. "Jokowi tidak pernah itu mengajak langsung mereka (oposisi) ke dalam kabinet. Maksud Jokowi ialah mari bersatu membangun negara. Jangan dianggap bagi-bagi kursi di kabinet," tegas Johnny, Jum'at, 10 Agustus 2019. Menurut Johnny, sistem demokrasi Indonesia tetap membutuhkan oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan. Tanpa oposisi, pemerintahan Jokowi ke depan tidak akan berjalan seimbang. Partai-partai di luar KIK tetap bisa bersama-sama membangun negara dengan mengambil bagian menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, Johnny meminta tidak ada lagi pihak yang bermanuver dengan membuat narasi jika oposisi tidak masuk kabinet, akan terus terjadi perpecahan seperti saat pilpres.  "Itu pikiran pragmatis yang merugikan kemajuan bangsa," ucap dia. Survei Politikus PDI-Perjuangan Kapitra Ampera menyatakan pihaknya terbuka atas peluang oposisi termasuk Gerindra merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Hal itu didasarkan chemistry yang muncul pada Kongres PDI-Perjuangan. "Saya pikir peluangnya terbuka. Apalagi Ibu Megawati sudah memberikan sinyal (saat kongres)," kata Kapitra. Dalam kaitan yang sama, hasil survei Cyrus Network baru-baru ini menyebut sebagian besar masyarakat menilai positif atas kehadiran Gerindra dalam pemerintahan Jokowi. "Sebanyak 46,2 persen menjawab perlu dan sangat perlu Prabowo ada di pemerintahan Jokowi. Kemudian 24,1 persen menyatakan tidak perlu dan sangat tidak perlu Prabowo ikut andil. Selebihnya 17,1 persen menganggap biasa saja dan sisanya tidak menjawab dan tidak tahu," papar Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto. Saat menanggapi hasil survei itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menghargai aspirasi masyarakat terkait kemungkinan keikutsertaan Gerindra dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Bambang, aspirasi publik atas rekonsiliasi dan akomodasinya sepenuhnya tergantung sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuturkan Gerindra telah menyiapkan tiga opsi dalam menyikapi pemerintahan 2019-2024. Ketiga opsi itu ialah bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, berkoalisi di parlemen, atau menjadi oposisi dengan melakukan pengawasan.