Jakarta: Presiden Joko Widodo menyampaikan kunci kemajuan sebuah bangsa saat ini adalah soal kecepatan regulasi perizinan di bidang investasi. Jokowi mencontohkan regulasi perizinan investasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Jokowi bercerita, ia merasakan langsung kemudahan dan kecepatan izin investasi di Dubai 18 tahun yang lalu. Ia mendatangi kantor kementerian pusat perekonomian dengan membawa syarat-syarat investasi yang dibutuhkan.
"Saya beri syarat itu, saya suruh tanda tangan. Bapak pergi ke kantor sebelah, ternyata kantor notariat," cerita Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.
Jokowi melihat sendiri sistem perizinan di Dubai 18 tahun lalu sudah berbentuk dalam jaring (daring). Ia pun mengaku tak butuh waktu lama untuk mengurus izin investasi di Dubai.
"Selesai, saya kembali ke meja tadi. Saya balik ke meja yang awal saya datangi, izin semuanya sudah komplit. Tak ada 30 menit saya di situ," ungkapnya.
Jokowi lantas membandingkan dengan proses perizinan investasi di Indonesia. Jokowi menilai proses perizinan investasi di Tanah Air masih berbelit dan memakan waktu yang panjang. Bagi Jokowi, pola ini yang menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi.
"Di sini, karena aturan kita yang panjang, coba investor yang mengurus pembangkit listrik, enam tahun lebih baru selesai," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun ingin deregulasi yang menghambat laju investasi. Selama ini, kata dia, birokrasi izin investasi telah dipangkas dari 259 izin menjadi 58 izin. Itu pun prosesnya masih berbelit dan bertahun-tahun.
"Saya sampaikan menteri jangan sampai urusan bertahun tahun, saya tidak mau. Seminggu pun saya tidak mau. Kita bicara urusan jam. Karena urusannya, urusan teknologi," tegas Jokowi.
Rumit dan lambannya birokrasi dinilai akan membuat Indonesia terjebak dalam negara middle income trap. Jokowi pun meminta reformasi besar-besaran regulasi yang menghambat investasi.
"Jangan sampai kita terjebak pada regulasi yang kaku, regulasi yang formalitas, regulasi yang ruwet, rumit, regulasi yang justru menyibukkan baik masyarakat maupun pelaku-pelaku usaha," pungkas dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menyampaikan kunci kemajuan sebuah bangsa saat ini adalah soal kecepatan regulasi perizinan di bidang investasi. Jokowi mencontohkan regulasi perizinan investasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Jokowi bercerita, ia merasakan langsung kemudahan dan kecepatan izin investasi di Dubai 18 tahun yang lalu. Ia mendatangi kantor kementerian pusat perekonomian dengan membawa syarat-syarat investasi yang dibutuhkan.
"Saya beri syarat itu, saya suruh tanda tangan. Bapak pergi ke kantor sebelah, ternyata kantor notariat," cerita Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.
Jokowi melihat sendiri sistem perizinan di Dubai 18 tahun lalu sudah berbentuk dalam jaring (daring). Ia pun mengaku tak butuh waktu lama untuk mengurus izin investasi di Dubai.
"Selesai, saya kembali ke meja tadi. Saya balik ke meja yang awal saya datangi, izin semuanya sudah komplit. Tak ada 30 menit saya di situ," ungkapnya.
Jokowi lantas membandingkan dengan proses perizinan investasi di Indonesia. Jokowi menilai proses perizinan investasi di Tanah Air masih berbelit dan memakan waktu yang panjang. Bagi Jokowi, pola ini yang menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi.
"Di sini, karena aturan kita yang panjang, coba investor yang mengurus pembangkit listrik, enam tahun lebih baru selesai," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun ingin deregulasi yang menghambat laju investasi. Selama ini, kata dia, birokrasi izin investasi telah dipangkas dari 259 izin menjadi 58 izin. Itu pun prosesnya masih berbelit dan bertahun-tahun.
"Saya sampaikan menteri jangan sampai urusan bertahun tahun, saya tidak mau. Seminggu pun saya tidak mau. Kita bicara urusan jam. Karena urusannya, urusan teknologi," tegas Jokowi.
Rumit dan lambannya birokrasi dinilai akan membuat Indonesia terjebak dalam negara
middle income trap. Jokowi pun meminta reformasi besar-besaran regulasi yang menghambat investasi.
"Jangan sampai kita terjebak pada regulasi yang kaku, regulasi yang formalitas, regulasi yang ruwet, rumit, regulasi yang justru menyibukkan baik masyarakat maupun pelaku-pelaku usaha," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
