Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ingin Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat. Sehingga, dapat melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber pengganggu stabilitas dan keamanan negara.
"Untuk itu, BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif," ungkap Utut, dikutip Senin, 8 Juli 2024.
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, Utut menegaskan BSSN punya peranan penting. Terutama, dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia.
Utut mendesak agar BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.
"Jadi, di sini kita (Komisi I DPR RI) juga menekankan bahwa pengamanan keamanan siber ini perlu diklasifikasi berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat pelindungan, dan, berdasarkan pendekatan," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan juga membeberkan bahwa BSSN harus diberdayakan. Yakni, sebagai salah satu lembaga yang menangani tentang siber.
"Melihat perkembangan saat ini yang begitu luar biasa tentang penanganan siber ini, kita tidak ada pilihan kecuali menguatkan siber agar mampu membackup, menahan serangan-serangan khususnya kepada data-data yang dimiliki oleh Pemerintah," tandas Sturman.
Sebelumnya, kebocoran data akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) menjadi pintu menuju “bencana” nasional bidang siber.
Data yang bocor bisa dimanfaatkan pihak berkepentingan, termasuk negara lain. Pemulihan data dan sistem yang memakan waktu lebih dari satu hari menunjukkan tidak tersedianya data cadangan.
“Lantas, apa yang sebenarnya terjadi sehingga PDN yang sudah lebih dari sepekan lumpuh belum juga pulih?," kata Ketua Umum Kohati PB HMI, Sri Meisista, Minggu (30/6), kepada wartawan.
Sepekan sudah sejak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) terjadi. BSSN serta Kemenkominfo masih berupaya mengidentifikasi asal serangan.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi I
DPR RI Utut Adianto ingin Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat. Sehingga, dapat melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber pengganggu stabilitas dan keamanan negara.
"Untuk itu,
BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif," ungkap Utut, dikutip Senin, 8 Juli 2024.
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, Utut menegaskan BSSN punya peranan penting. Terutama, dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia.
Utut mendesak agar BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.
"Jadi, di sini kita (Komisi I DPR RI) juga menekankan bahwa pengamanan keamanan siber ini perlu diklasifikasi berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat pelindungan, dan, berdasarkan pendekatan," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan juga membeberkan bahwa BSSN harus diberdayakan. Yakni, sebagai salah satu lembaga yang menangani tentang siber.
"Melihat perkembangan saat ini yang begitu luar biasa tentang penanganan siber ini, kita tidak ada pilihan kecuali menguatkan siber agar mampu membackup, menahan serangan-serangan khususnya kepada data-data yang dimiliki oleh Pemerintah," tandas Sturman.
Sebelumnya, kebocoran data akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) menjadi pintu menuju “bencana” nasional bidang siber.
Data yang bocor bisa dimanfaatkan pihak berkepentingan, termasuk negara lain. Pemulihan data dan sistem yang memakan waktu lebih dari satu hari menunjukkan tidak tersedianya data cadangan.
“Lantas, apa yang sebenarnya terjadi sehingga PDN yang sudah lebih dari sepekan lumpuh belum juga pulih?," kata Ketua Umum Kohati PB HMI, Sri Meisista, Minggu (30/6), kepada wartawan.
Sepekan sudah sejak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) terjadi. BSSN serta Kemenkominfo masih berupaya mengidentifikasi asal serangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
