Jakarta: Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut belum membicarakan jatah menteri dan potensi anggota baru koalisi pemerintahan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu dilakukan usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024.
"Setelah ini MK dan penetapan KPU baru direncanakan nanti akan ada pembicaraan, pertemuan (membicarakan hal strategis)," kata Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.
Berdasarkan keterangan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), penetapan pemenang Pilpres 2024 dilakukan pada Rabu, 24 April 2024. Penetapan dilakukan di Kantor KPU.
Menteri Perdagangan (Mendag) itu menyampaikan pembicaraan soal menteri dan perkembangan anggota koalisi setelah penetapan merupakan keputusan Prabowo. Prabowo disebut 2024 itu menghormati tahapan Pilpres 2024 yang masih berjalan.
"Kalau masih proses sudah ngomong macam-macam enggak elok, enggak tepat. Oleh karena itu Pak Prabowo itu kan asas taat aturan, nunggu sampai proses yang panjang ini selesai dulu baru nanti kita tunggu agenda-agenda berikutnya," ungkap dia.
Selain itu, Zulhas enggan menerka-nerka soal pembagian menteri. Sebab, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Soal kabinet itu haknya presiden terpilih, hak berarti terserah kepada beliau," ujar Zulhas.
Jakarta: Koalisi Indonesia Maju (
KIM) disebut belum membicarakan jatah menteri dan potensi anggota baru koalisi pemerintahan usai putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu dilakukan usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (
Prabowo-Gibran) ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024.
"Setelah ini MK dan penetapan KPU baru direncanakan nanti akan ada pembicaraan, pertemuan (membicarakan hal strategis)," kata Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (
PAN) Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.
Berdasarkan keterangan resmi Komisi Pemilihan Umum (
KPU), penetapan pemenang
Pilpres 2024 dilakukan pada Rabu, 24 April 2024. Penetapan dilakukan di Kantor KPU.
Menteri Perdagangan (Mendag) itu menyampaikan pembicaraan soal menteri dan perkembangan anggota koalisi setelah penetapan merupakan keputusan
Prabowo. Prabowo disebut 2024 itu menghormati tahapan Pilpres 2024 yang masih berjalan.
"Kalau masih proses sudah ngomong macam-macam enggak elok, enggak tepat. Oleh karena itu Pak Prabowo itu kan asas taat aturan, nunggu sampai proses yang panjang ini selesai dulu baru nanti kita tunggu agenda-agenda berikutnya," ungkap dia.
Selain itu, Zulhas enggan menerka-nerka soal pembagian menteri. Sebab, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Soal kabinet itu haknya presiden terpilih, hak berarti terserah kepada beliau," ujar Zulhas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
