Bogor: Komisi III DPR bertemu dan mendengarkan aspirasi korban sengketa tanah di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Komisi yang membidangi hukum itu menginisiasi pembentukan panitia khusus (pansus) mafia tanah.
Baca: Sengketa Tanah di Salembaran Jaya Tangerang, Saksi Sebut Kini Telah Dibangun Rukan
"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 17 Maret 2022.
Pembentukan pansus tersebut akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi II.
Adies menyampaikan pansus tak hanya fokus pada permasalahan sengketa tanah di Bojong Koneng dan Cijayanti. Permasalahan serupa juga dinilai terjadi di wilayah lainnya di Indonesia.
"Ini adalah role model, Bojong Koneng dan Cijayanti menjadi role model untuk kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini," sebut Adies.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menegaskan permasalahan sengketa tanah ini tak boleh dibiarkan. Hak masyarakat yang sudah menempati lahan selama puluhan tahun dan sudah membayar kewajiban berupa pajak tak boleh direnggut begitu saja oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Kami akan memulai dari sini. Dan semua Fraksi hampir menyetujui," ujar Adies.
Dia menyampaikan ada sejumlah hal yang akan dilakukan Komisi III sebelum membentuk Pansus Mafia Tanah. Di antaranya, menggelar pertemuan dengan pihak pengembang, aparat penegak hukum, dan mengumpulkan data terkait kepemilikan lahan masyarakat.
"Setelah itu, hasilnya itu akan kita bentuk menjadi usulan Pansus," kata dia.
Bogor: Komisi III
DPR bertemu dan mendengarkan aspirasi korban sengketa tanah di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Komisi yang membidangi hukum itu menginisiasi pembentukan panitia khusus (pansus) mafia tanah.
Baca:
Sengketa Tanah di Salembaran Jaya Tangerang, Saksi Sebut Kini Telah Dibangun Rukan
"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus
Mafia Tanah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 17 Maret 2022.
Pembentukan pansus tersebut akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi II.
Adies menyampaikan pansus tak hanya fokus pada permasalahan
sengketa tanah di Bojong Koneng dan Cijayanti. Permasalahan serupa juga dinilai terjadi di wilayah lainnya di Indonesia.
"Ini adalah
role model, Bojong Koneng dan Cijayanti menjadi
role model untuk kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini," sebut Adies.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menegaskan permasalahan sengketa tanah ini tak boleh dibiarkan. Hak masyarakat yang sudah menempati lahan selama puluhan tahun dan sudah membayar kewajiban berupa pajak tak boleh direnggut begitu saja oleh pihak tak bertanggung jawab.
"Kami akan memulai dari sini. Dan semua Fraksi hampir menyetujui," ujar Adies.
Dia menyampaikan ada sejumlah hal yang akan dilakukan Komisi III sebelum membentuk Pansus Mafia Tanah. Di antaranya, menggelar pertemuan dengan pihak pengembang, aparat penegak hukum, dan mengumpulkan data terkait kepemilikan lahan masyarakat.
"Setelah itu, hasilnya itu akan kita bentuk menjadi usulan Pansus," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
