Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.
Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.

Hindari Konflik Kepentingan, Alasan Mendagri Tunjuk Penjabat dari Pusat

Indriyani Astuti • 25 Mei 2022 07:52
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beralasan penunjukkan penjabat kepala daerah yang dilakukan pemerintah pusat bertujuan menghindari konflik kepentingan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan konflik kepentingan bisa terjadi saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bila penjabat diusulkan oleh kepala daerah.
 
"Kita mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ketika banyak sekali konflik kepentingan, yang paling aman itu kalau di-drop dari pusat," ujar Tito berdasarkan keteranagn pers, Rabu, 25 Mei 2022.
 
Tito mengatakan penunjukkan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat di Sulawesi Utara (Sultra) sudah dilakukan dengan profesional. Sebelumnya, Gubernur Sultra Ali Mazi menunggu penjelasan Kemendagri terkait keputusan penetapan penjabat bupati di Buton Selatan dan Muna Barat yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di Sultra ada satu yang dari Kemendagri. Kenapa dari Kemendagri? Kita pilih penjabat profesional, dan kita yakinkan bahwa dia tidak memihak kepada politik praktis,” ujar Tito.
 
Khusus Provinsi Sulawesi Utara, Tito mengatakan Kemendagri telah mengomunikasikan alasan penunjukkan penjabat pada gubernur. Ia menerangkan usulan penjabat kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diatur dengan mekanisme Undang-Undang (UU) No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 
Baca: Akhiri Polemik Pelantikan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Diminta Terbitkan Aturan Teknis
 
Tito menerangkan UU itu menyebut pilkada dilakukan November 2024 secara serentak sehingga perlu ada penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan. Penjabat gubernur merupakan pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk bupati/wali kota penjabat merupakan pimpinan tinggi pratama.
 
"Praktik ini sudah kita jalankan. Tiga kali paling tidak, 2017 Pilkada itu juga banyak penjabat dan kita lakukan dengan mekanisme UU itu, UU Pilkada dan UU ASN. Kemudian yang kedua tahun 2018 juga lebih dari 100, dan paling banyak tahun 2020 kemarin itu lebih dari 200 penjabat,” tutur mantan Kapolri itu. 
 
Mendagri menjelaskan pengaturan masa jabatan penjabat selama satu tahun dan bisa diperpanjang oleh orang yang sama atau diganti orang yang berbeda. Ia menjanjikan setiap tiga bulan para penjabat harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif