medcom.id, Jakarta: Menteri Kabinet Kerja diminta disiplin pada aturan yang ada, khususnya terkait dengan nomenklatur kementerian. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kementerian tak menambah nama dalam nomenklatur seenaknya.
"Nanti Menteri Kesehatan itu malah jadi Menteri Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. Atau Menteri Perhubungan jadi Menteri Perhubungan dan Kereta Api, kan bagaimana itu kalau semua menteri bebas-bebas begitu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).
Perubahan nomenklatur secara serampangan akan berakibat buruk. Kementerian itu, sambung JK, bisa saja bermasalah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait pembahasan anggaran.
JK mengingatkan, setiap menteri di Kabinet Kerja harus bekerja dengan disiplin. Jika tidak, keseimbangan di kabinet bisa terganggu. "Jangan ada yang tidak disiplin. Nanti kacau kabinet ini kalau seenaknya. Sama misalnya namamu diganti, ditambah-tambah sembarangan, jadi namamu lain tidak sesuai dengan KTP, bagaimana?" tambahnya.
JK mengaku telah berulang kali mengingatkan menteri untuk menaati aturan yang ada. Perihal perubahan nama, kata dia, bisa saja dilakukan, tapi melalui prosedur yang telah ditentukan. "Karena menteri itu kan pakai dasar hukum. Itu saja sebenarnya," kata JK.
Perihal nomenklatur ini kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menambahkan Sumberdaya dalam nomenklaturnya. Wacana perubahan nomenklatur ini telah disuarakan Rizal, sesaat setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indriyanto Susilo dalam perombakan kabinet akhir tahun lalu.
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi perihal penggantian nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman. Padahal, dalam beberapa kesempatan Rizal telah menambahkan Sumberdaya dalam nomenklaturnya.
medcom.id, Jakarta: Menteri Kabinet Kerja diminta disiplin pada aturan yang ada, khususnya terkait dengan nomenklatur kementerian. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kementerian tak menambah nama dalam nomenklatur seenaknya.
"Nanti Menteri Kesehatan itu malah jadi Menteri Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. Atau Menteri Perhubungan jadi Menteri Perhubungan dan Kereta Api, kan bagaimana itu kalau semua menteri bebas-bebas begitu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).
Perubahan nomenklatur secara serampangan akan berakibat buruk. Kementerian itu, sambung JK, bisa saja bermasalah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait pembahasan anggaran.
JK mengingatkan, setiap menteri di Kabinet Kerja harus bekerja dengan disiplin. Jika tidak, keseimbangan di kabinet bisa terganggu. "Jangan ada yang tidak disiplin. Nanti kacau kabinet ini kalau seenaknya. Sama misalnya namamu diganti, ditambah-tambah sembarangan, jadi namamu lain tidak sesuai dengan KTP, bagaimana?" tambahnya.
JK mengaku telah berulang kali mengingatkan menteri untuk menaati aturan yang ada. Perihal perubahan nama, kata dia, bisa saja dilakukan, tapi melalui prosedur yang telah ditentukan. "Karena menteri itu kan pakai dasar hukum. Itu saja sebenarnya," kata JK.
Perihal nomenklatur ini kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menambahkan Sumberdaya dalam nomenklaturnya. Wacana perubahan nomenklatur ini telah disuarakan Rizal, sesaat setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indriyanto Susilo dalam perombakan kabinet akhir tahun lalu.
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi perihal penggantian nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman. Padahal, dalam beberapa kesempatan Rizal telah menambahkan Sumberdaya dalam nomenklaturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
