Presiden kedua RI Soeharto--Antara/Jefri Aries
Presiden kedua RI Soeharto--Antara/Jefri Aries

Soeharto Pernah Menolak Dilantik sebagai Presiden RI

Nasional supersemar
Meilikhah • 11 Maret 2016 14:26
medcom.id, Jakarta: Munculnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tak lepas dari dua tokoh besar bangsa, Soekarno dan Soeharto. Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden pertama RI Soekarno diberikan kepada Soeharto.
 
Saat itu, Soeharto diminta untuk mengusir paham komunis yang disebarluaskan oleh Partai Komunis Indonesia dari Nusantara. Namun, di mata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Fahmi Idris, ada interpretasi lain terkait penerbitan Supersemar itu.
 
"Setelah diterbitkan banyak interpretasi yang muncul," kata Fahmi Idris dalam peringatan 50 Tahun Supersemar, di Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat, Jumat (11/3/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ada dua sisi yang mengikuti penerbitan Supersemar: terkait pengamanan situasi nasional dan penertiban situasi politis yang dimaknai proses peralihan kekuasaan secara konstitusional. Dalam melaksanakan surat itu, Soeharto kemudian dituding hendak menggulingkan pemerintahan Soekarno.
 
"Tapi isu itu diredam oleh Bung Karno. Pada 17 Agustus 1966 Bung Karno menyebut Pak Harto melaksanakan perintah Supersemar dengan baik, yang kemudian diberi penghargaan atas pelaksanaannya. Itu yang membuat anggapan seolah Soeharto mengambilalih kekuasaan terbantahkan," terang Fahmi.
 
Fahmi menuturkan Soeharto pernah menolak untuk dilantik sebagai Presiden RI, lantaran saat itu Soekarno masih memegang kendali pemerintahan. Saat itu MPRS tengah mengadakan sidang istimewa yang dipimpin Jenderal Nasution. Saat itu, kata Fahmi, Soeharto bersikap sangat negarawan.
 
"Beliau tidak mau karena kalau dilantik melanggar Pasal 9 UUD 1945 bahwa yang seharusnya disumpah itu seorang Presiden. Di situ perdebatan panjang antara Pak Harto dan Jenderal Nasution. Pak Harto menolak karena menghargai Bung Karno sebagai presiden," tutur Fahmi.
 
Dikatakan Fahmi, Soeharto baru setuju dilantik sebagai presiden setelah Pemilu 1970. Dia mengatakan Soeharto pernah berkata pada orang-orang yang mendesaknya agar mau menjadi presiden bahwa pengangkatannya harus sesuai konstitusi.
 
"Jika dilantik sebagai presiden dengan cara seperti itu di kemudian hari Pak Harto juga bisa digulingkan dengan cara seperti itu. Begitulah dia berkata pada sejumlah mahasiswa yang mendatanginya," ungkap Fahmi.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif