medcom.id, Jakarta: Yuddy Chrisnandi sering jadi sorotan karena beberapa kebijakannya kontroversial. Salah satunya menilai kinerja kementerian dan lembaga.
Berikut daftar kontroversi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu:
Menilai kinerja kementerian dan lembaga
Yuddy merilis hasil evaluasi kinerja kementerian dan lembaga, Selasa 15 Desember 2015. Kementerian dan lembaga yang mendapat nilai A, yakni Kementerian Keuangan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Kementerian yang dipimpin Yuddy mendapat nilai BB, posisi ketiga dari seluruh kementerian.
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai Yuddy bermanuver agar lolos dari bidikan reshuffle. "Pengumuman penilaian itu dekat sekali dengan isu reshuffle, bahkan ada kesan memojokkan menteri yang mendapat penilaian buruk," ujar Ikrar.
Yuddy membantah penilaian ini terkait reshuffle kabinet. Menurutnya, yang dinilai bukan individu, tapi kinerja kelembagaan.
Larang guru ikut HUT PGRI
Politikus Partai Hanura itu mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru merayakan hari guru. Yuddy menegaskan, guru yang PNS wajib mematuhi aturan PNS.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mempertanyakan latar belakang pemerintah melarang guru menghadiri perayaan HUT PGRI.
"Sungguh dangkal jika pemerintah menganggap kedatangan guru untuk menghadiri peringatan ulang tahun adalah bentuk kurang profesionalisme,” kata Sulistiyo.
Larang pegawai negara rapat di hotel
Yuddy mengeluarkan surat edaran Nomor 10 Tahun 2014 tentang Larangan bagi PNS Menggelar Rapat di Hotel. Beberapa pengelola hotel mengeluh pendapatan menurun setelah keluarnya kebijakan itu.
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tidak setuju dengan aturan itu. Majdi mengatakan, NTB sangat menggantungkan pendapatan daerah dari pajak retribusi hotel.
Hadi mengatakan, kebijakan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sama seperti NTB, Solo juga mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata.
Sementara menurut Yuddy, larangan PNS rapat di hotel untuk menghemat anggaran.
***
Politikus PKB Maman Imanul Haq mengatakan, gagalnya reformasi birokrasi di eksekutif menjadi tanggung jawab Yuddy. Ia menyarankan Kemenpan dan RB membuat terobosan yang sistematis dan strategis dalam membenahi birokrasi.
"Bukan jadi lembaga survei dan cari sensasi," kata anggota DPR itu.
medcom.id, Jakarta: Yuddy Chrisnandi sering jadi sorotan karena beberapa kebijakannya kontroversial. Salah satunya menilai kinerja kementerian dan lembaga.
Berikut daftar kontroversi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu:
Menilai kinerja kementerian dan lembaga
Yuddy merilis hasil evaluasi kinerja kementerian dan lembaga, Selasa 15 Desember 2015. Kementerian dan lembaga yang mendapat nilai A, yakni Kementerian Keuangan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Kementerian yang dipimpin Yuddy mendapat nilai BB, posisi ketiga dari seluruh kementerian.
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai Yuddy bermanuver agar lolos dari bidikan reshuffle. "Pengumuman penilaian itu dekat sekali dengan isu reshuffle, bahkan ada kesan memojokkan menteri yang mendapat penilaian buruk," ujar Ikrar.
Yuddy membantah penilaian ini terkait reshuffle kabinet. Menurutnya, yang dinilai bukan individu, tapi kinerja kelembagaan.
Larang guru ikut HUT PGRI
Politikus Partai Hanura itu mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru merayakan hari guru. Yuddy menegaskan, guru yang PNS wajib mematuhi aturan PNS.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mempertanyakan latar belakang pemerintah melarang guru menghadiri perayaan HUT PGRI.
"Sungguh dangkal jika pemerintah menganggap kedatangan guru untuk menghadiri peringatan ulang tahun adalah bentuk kurang profesionalisme,” kata Sulistiyo.
Larang pegawai negara rapat di hotel
Yuddy mengeluarkan surat edaran Nomor 10 Tahun 2014 tentang Larangan bagi PNS Menggelar Rapat di Hotel. Beberapa pengelola hotel mengeluh pendapatan menurun setelah keluarnya kebijakan itu.
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tidak setuju dengan aturan itu. Majdi mengatakan, NTB sangat menggantungkan pendapatan daerah dari pajak retribusi hotel.
Hadi mengatakan, kebijakan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sama seperti NTB, Solo juga mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata.
Sementara menurut Yuddy, larangan PNS rapat di hotel untuk menghemat anggaran.
***
Politikus PKB Maman Imanul Haq mengatakan, gagalnya reformasi birokrasi di eksekutif menjadi tanggung jawab Yuddy. Ia menyarankan Kemenpan dan RB membuat terobosan yang sistematis dan strategis dalam membenahi birokrasi.
"Bukan jadi lembaga survei dan cari sensasi," kata anggota DPR itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
