medcom.id, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
yang dipimpin Yuddy Chrisnandi menilai kinerja sesama menteri. Beberapa menteri mendapat nilai bagus, sementara lainnya mendapat nilai jeblok. Beberapa menteri berapor merah itu adalah kader Partai NasDem dan PKB.
Politikus NasDem Slamet Junaedi menilai langkah KemenPANRB tak etis. Apalagi penilaian tersebut diumumkan kepada publik. Langkah tersebut justru membuat kegaduhan kembali di Kabinet Kerja.
"Secara etika itu tak etis. Tidak boleh memberi penilaian sesama menteri. Apalagi membuka ke publik. Ini kemudian membuat kegaduhan lagi. Padahal Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan agar tak membuat kegaduhan," tegas Slamet saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa (5/1/2016).
Dia menyesalkan tindakan Menteri Yuddy yang justru dinilai hanya membuat kegaduhan antarparpol. Bagi dia, penilaian itu tak etis dilakukan oleh sesama menteri. Selain menimbulkan konflik kepentingan, objektivitas penilaiannya tersebut juga disanksikan.
"Penilaian ini hanya akan berdampak pada kegaduhan politik. Seharusnya, penilaian itu dilakukan Presiden langsung atau lembaga di bawah Presiden langsung seperti era Pak SBY," tegas dia.
Slamet menduga langkah yang dilakukan Menteri Yuddy untuk menyelamatkan dirinya agar tidak dicopot dari kursi menteri. "Mungkin pak Menteri takut direshuffle. Sehingga mengambil langkah untuk menilai menteri lain," imbuh anggota Komisi VI DPR itu.
Ia menambahkan, "Kalau penilaian itu jelas, seperti kriterianya, parameternya dan dasarnya bisa kami terima. Seperti yang dilakukan di bawah Pak SBY. Kalau ini indikasinya ada keberpihakan, ada comflict of interest. Apalagi ada isu-isu reshuffle."
medcom.id, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
yang dipimpin Yuddy Chrisnandi menilai kinerja sesama menteri. Beberapa menteri mendapat nilai bagus, sementara lainnya mendapat nilai jeblok. Beberapa menteri berapor merah itu adalah kader Partai NasDem dan PKB.
Politikus NasDem Slamet Junaedi menilai langkah KemenPANRB tak etis. Apalagi penilaian tersebut diumumkan kepada publik. Langkah tersebut justru membuat kegaduhan kembali di Kabinet Kerja.
"Secara etika itu tak etis. Tidak boleh memberi penilaian sesama menteri. Apalagi membuka ke publik. Ini kemudian membuat kegaduhan lagi. Padahal Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan agar tak membuat kegaduhan," tegas Slamet saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Selasa (5/1/2016).
Dia menyesalkan tindakan Menteri Yuddy yang justru dinilai hanya membuat kegaduhan antarparpol. Bagi dia, penilaian itu tak etis dilakukan oleh sesama menteri. Selain menimbulkan konflik kepentingan, objektivitas penilaiannya tersebut juga disanksikan.
"Penilaian ini hanya akan berdampak pada kegaduhan politik. Seharusnya, penilaian itu dilakukan Presiden langsung atau lembaga di bawah Presiden langsung seperti era Pak SBY," tegas dia.
Slamet menduga langkah yang dilakukan Menteri Yuddy untuk menyelamatkan dirinya agar tidak dicopot dari kursi menteri. "Mungkin pak Menteri takut direshuffle. Sehingga mengambil langkah untuk menilai menteri lain," imbuh anggota Komisi VI DPR itu.
Ia menambahkan, "Kalau penilaian itu jelas, seperti kriterianya, parameternya dan dasarnya bisa kami terima. Seperti yang dilakukan di bawah Pak SBY. Kalau ini indikasinya ada keberpihakan, ada comflict of interest. Apalagi ada isu-isu reshuffle."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
