medcom.id, Jakarta: Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia satu tahun, pekan depan. Namun, ada program yang dinilai belum dijalankan pemerintah Jokowi-JK, hingga kini.
Peneliti ICW Emerson Yuntho menduga, Presiden Jokowi lupa mewujudkan salah satu poin dari sembilan program kerja yang termaktub dalam Nawacita.
"Jangan-jangan Jokowi lupa Nawacita," ujar Emerson dalam diskusi bertema 'Evaluasi Satu Tahun Nawacita' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10/2015).
Poin penting yang disebut Emerson terkait poin keempat dari Nawacita. Poin itu berisi reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Emerson menjelaskan, poin keempat dari Nawacita belum disentuh Presiden. Sebab, pemilihan pejabat penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung tidak melibatkan KPK dan PPATK.
"Harusnya pemilihan pejabat penegak hukum melalui mekanisme yang kredibel. Pelibatan KPK dan PPATK dalam memilih menteri tidak dilakukan di Kapolri dan Jaksa Agung," ungkap dia.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga dinilai tak bersikap tegas soal revisi UU KPK. Presiden memutuskan pembahasan revisi ditunda. ICW merasa, langkah pemerintah belum berpihak sepenuhnya terhadap lembaga antirasywah tersebut. Penguatan KPK, kata dia, seringkali tak sesuai haparan.
"Itu hanya menunda kematian KPK," imbuh dia.
Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo. Ia memberi rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, setahun ini Jokowi baru mampu menyenangkan hati relawan. Tidak demikian dengan mewujudkan cita-cita masyarakat.
"Setahun ini Jokowi baru mampu menyenangkan para relawannya dengan memberikan kursi empuk, komisaris, dewan dan menteri. Namun kita berharap beliau ke depan dapat menyenangkan hati rakyat," beber dia.
medcom.id, Jakarta: Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia satu tahun, pekan depan. Namun, ada program yang dinilai belum dijalankan pemerintah Jokowi-JK, hingga kini.
Peneliti ICW Emerson Yuntho menduga, Presiden Jokowi lupa mewujudkan salah satu poin dari sembilan program kerja yang termaktub dalam Nawacita.
"Jangan-jangan Jokowi lupa Nawacita," ujar Emerson dalam diskusi bertema 'Evaluasi Satu Tahun Nawacita' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10/2015).
Poin penting yang disebut Emerson terkait poin keempat dari Nawacita. Poin itu berisi reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Emerson menjelaskan, poin keempat dari Nawacita belum disentuh Presiden. Sebab, pemilihan pejabat penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung tidak melibatkan KPK dan PPATK.
"Harusnya pemilihan pejabat penegak hukum melalui mekanisme yang kredibel. Pelibatan KPK dan PPATK dalam memilih menteri tidak dilakukan di Kapolri dan Jaksa Agung," ungkap dia.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga dinilai tak bersikap tegas soal revisi UU KPK. Presiden memutuskan pembahasan revisi ditunda. ICW merasa, langkah pemerintah belum berpihak sepenuhnya terhadap lembaga antirasywah tersebut. Penguatan KPK, kata dia, seringkali tak sesuai haparan.
"Itu hanya menunda kematian KPK," imbuh dia.
Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo. Ia memberi rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, setahun ini Jokowi baru mampu menyenangkan hati relawan. Tidak demikian dengan mewujudkan cita-cita masyarakat.
"Setahun ini Jokowi baru mampu menyenangkan para relawannya dengan memberikan kursi empuk, komisaris, dewan dan menteri. Namun kita berharap beliau ke depan dapat menyenangkan hati rakyat," beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
