medcom.id, Depok: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung wacana pengembalian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wacana ini digulirkan PDI Perjuangan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan.
"GBHN saya kira gagasan baik, tidak ada masalah bagi kita," kata Prabowo saat menghadiri Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1/2016).
Prabowo mengaku akan membahas wacana ini dengan partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Prabowo dan Gerindra adalah salah satu poros KMP, koalisi partai-partai oposisi. "Nanti kita bicarakanlah," ucap dia.
PDI Perjuangan tengah mematangkan pembahasan perwujudan program nasional pembangunan semesta berencana. Jika program tersebut disetujui sebagai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI Perjuangan akan merekomendasikan digelarnya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan amandemen tersebut hanya dilakukan terbatas pada pengembalian kewenangan MPR untuk menetapkan program nasional pembangunan semesta berencana.
Namun, Basarah memastikan bahwa program nasional pembangunan semesta berencana yang diusulkan PDI berbeda dengan GBHN yang sebelum telah dihapus dalam amandemen.
Selain itu, meski menggunakan garis haluan MPR sebagai pedoman pembuatan rencana pembangunan, Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR. Bahkan, garis haluan tersebut tidak hanya bagi Presiden, tetapi juga bagi lembaga lain dalam legislatif dan yudikatif.
Sementara itu, amandemen ini dipastikan tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
medcom.id, Depok: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung wacana pengembalian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wacana ini digulirkan PDI Perjuangan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan.
"GBHN saya kira gagasan baik, tidak ada masalah bagi kita," kata Prabowo saat menghadiri Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1/2016).
Prabowo mengaku akan membahas wacana ini dengan partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Prabowo dan Gerindra adalah salah satu poros KMP, koalisi partai-partai oposisi. "Nanti kita bicarakanlah," ucap dia.
PDI Perjuangan tengah mematangkan pembahasan perwujudan program nasional pembangunan semesta berencana. Jika program tersebut disetujui sebagai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI Perjuangan akan merekomendasikan digelarnya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan amandemen tersebut hanya dilakukan terbatas pada pengembalian kewenangan MPR untuk menetapkan program nasional pembangunan semesta berencana.
Namun, Basarah memastikan bahwa program nasional pembangunan semesta berencana yang diusulkan PDI berbeda dengan GBHN yang sebelum telah dihapus dalam amandemen.
Selain itu, meski menggunakan garis haluan MPR sebagai pedoman pembuatan rencana pembangunan, Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR. Bahkan, garis haluan tersebut tidak hanya bagi Presiden, tetapi juga bagi lembaga lain dalam legislatif dan yudikatif.
Sementara itu, amandemen ini dipastikan tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
