medcom.id, Jakarta: Desakan rekonsiliasi permanen untuk dua kubu Partai Golkar kian menguat. Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menawarkan tiga opsi untuk rekonsiliasi permanen.
Pertama, kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) disarankan untuk melebur kepengurusan DPP Partai Golkar, baik produk Munas Ancol maupun Munas Bali, menjadi satu kepengurusan.
Kedua, Yorrys menyarankan agar kedua pengurus menggelar Musyawarah Nasional atau Munas bersama. Keduanya, Agung dan Ical, dapat mencalonkan diri kembali dan bertarung memperebutkan posisi ketua umum.
"Soal kapan Munasnya, itu masih menjadi pertanyaan hingga kini. Yang penting proses politik dan komunikasi jalan terus," kata Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/11/2015).
Ketiga, Ical dan Agung memberikan kesempatan kepada tokoh muda untuk memimpin Partai Golkar. Penyerahan kepemimpinan dapat dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh AD/ART partai.
"Kalau mereka berdua negarawan, bisa saja generasi yang lebih muda diberi kesempatan untuk menjadi ketua umum. Saya kira banyak generasi muda yang mumpuni. Ical dan Agung bisa ambil posisi Dewan Pembina partai," ungkap Yorrys.
Hingga saat ini dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar belum kunjung usai. Konflik itu membauat DPD I Partai Golkar se-Indonesia jenuh. Lantaran itu, DPD mendorong DPP Golkar menggelar segera Munas untuk menuntaskan konflik tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar (PG) Bidang Politik sekaligus Plt Ketua DPD PG Jatim, Taufik Hidayat, dalam acara pertemuan yang berlangsung di Hotel Pullman di Surabaya, Jatim, Rabu malam 4 November. Acara dihadiri 30 Ketua DPD I Partai Golkar Kubu Agung Laksono.
"Dalam pertemuan yang diikuti oleh 30 Ketua DPD se-Indonesia, kami mendesak Ketua DPP Golkar segera melakukan Munas," kata Hidayat.
Menurut Hidayat, Mahkamah Partai Golkar sudah memutuskan menggelar Munas selambat-lambatnya pada Oktober 2015. Namun, hingga November, keputusan itu belum juga terealisasi. Padahal, kata Hidayat, Munas merupakan satu-satunya solusi menghentikan konflik antarkubu.
medcom.id, Jakarta: Desakan rekonsiliasi permanen untuk dua kubu Partai Golkar kian menguat. Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menawarkan tiga opsi untuk rekonsiliasi permanen.
Pertama, kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) disarankan untuk melebur kepengurusan DPP Partai Golkar, baik produk Munas Ancol maupun Munas Bali, menjadi satu kepengurusan.
Kedua, Yorrys menyarankan agar kedua pengurus menggelar Musyawarah Nasional atau Munas bersama. Keduanya, Agung dan Ical, dapat mencalonkan diri kembali dan bertarung memperebutkan posisi ketua umum.
"Soal kapan Munasnya, itu masih menjadi pertanyaan hingga kini. Yang penting proses politik dan komunikasi jalan terus," kata Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/11/2015).
Ketiga, Ical dan Agung memberikan kesempatan kepada tokoh muda untuk memimpin Partai Golkar. Penyerahan kepemimpinan dapat dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh AD/ART partai.
"Kalau mereka berdua negarawan, bisa saja generasi yang lebih muda diberi kesempatan untuk menjadi ketua umum. Saya kira banyak generasi muda yang mumpuni. Ical dan Agung bisa ambil posisi Dewan Pembina partai," ungkap Yorrys.
Hingga saat ini dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar belum kunjung usai. Konflik itu membauat DPD I Partai Golkar se-Indonesia jenuh. Lantaran itu, DPD mendorong DPP Golkar menggelar segera Munas untuk menuntaskan konflik tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar (PG) Bidang Politik sekaligus Plt Ketua DPD PG Jatim, Taufik Hidayat, dalam acara pertemuan yang berlangsung di Hotel Pullman di Surabaya, Jatim, Rabu malam 4 November. Acara dihadiri 30 Ketua DPD I Partai Golkar Kubu Agung Laksono.
"Dalam pertemuan yang diikuti oleh 30 Ketua DPD se-Indonesia, kami mendesak Ketua DPP Golkar segera melakukan Munas," kata Hidayat.
Menurut Hidayat, Mahkamah Partai Golkar sudah memutuskan menggelar Munas selambat-lambatnya pada Oktober 2015. Namun, hingga November, keputusan itu belum juga terealisasi. Padahal, kata Hidayat, Munas merupakan satu-satunya solusi menghentikan konflik antarkubu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
