Jakarta: Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengancam akan bergabung dengan negara sebelah dikecam. Sebab, pernyataannya tersebut dianggap sebagai bentuk makar.
Ancaman bergabung dengan negara tetangga disampaikan Muhammad karena kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lembaga yang dipimpin Sri Mulyani itu dianggap tak adil terkait pemberian dana bagi hasil (DBH).
"Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Minggu, 11 Desember 2022.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meminta Muhammad mempertanggunjawabkan pernyataannya tersebut. Sebab, dianggap provokatif.
"Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ‘ancaman’ menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif," ungkap dia.
Seharunsya, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Bupati Meranti Muhammad dan Kemenkeu saling buka data terkait DBH.
"Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” ujar dia.
Jakarta: Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengancam akan bergabung dengan negara sebelah dikecam. Sebab, pernyataannya tersebut dianggap sebagai bentuk
makar.
Ancaman bergabung dengan negara tetangga disampaikan Muhammad karena kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lembaga yang dipimpin Sri Mulyani itu dianggap tak adil terkait pemberian
dana bagi hasil (DBH).
"Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Minggu, 11 Desember 2022.
Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai NasDem itu meminta Muhammad mempertanggunjawabkan pernyataannya tersebut. Sebab, dianggap provokatif.
"Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ‘ancaman’ menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif," ungkap dia.
Seharunsya, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Bupati Meranti Muhammad dan Kemenkeu saling buka data terkait DBH.
"Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)