Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

Kritik Dubes AS Soal Pengesahan RKUHP Dinilai Tak Etis

Whisnu Mardiansyah • 08 Desember 2022 20:07
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai pernyataan Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim yang turut mengomentari pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurutnya, tak etis seorang diplomat asing ikut campur polemik dalam negeri suatu negara.
 
"Kim menyatakan salah satu pasal di KUHP berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Tentu pernyataan ini tidak etis, sebagai tamu sebaiknya menghormati aturan main negara ini," kata Teddy di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.
 
Teddy meminta Dubes AS itu menghormati kedaulatan negara lain. Yaitu dengan tidak ikut campur mengenai polemik masalah di dalam negeri suatu negara. Apalagi itu produk hukum yang sepenuhnya menjadi kedaulatan penuh negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika mau dijabarkan maka bisa jadi banyak aturan di Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat Indonesia, apakah kita bisa memaksa Amerika untuk ikut aturan yang kita buat? Tentu tidak, maka sebaliknya begitu, Amerika harus hormati aturan yang dibuat oleh Indonesia," tegas Teddy.
 
Baca: Dubes AS Kritisi Pasal Moralitas, UU Hukum Pidana Pengaruhi Investasi Asing di Indonesia?

Teddy menyarankan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkirim surat dengan menegur Dubes AS itu. Pasalnya, ia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang diplomat asing.
 
"Ganti dengan orang yang tidak senang bergunjing, yang mampu memposisikan diri untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan internal sebuah negara," ujarnya.
 
Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Kim membahas mengenai iklim investasi Indonesia. Ia mengatakan, perusahaan AS sangat ingin memperdalam hubungan dengan Indonesia, karena kesamaan nilai.
 
Namun, ia menyoroti Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sung Kim mengkritisi pasal-pasal moralitas yang ada di sana.
 
"Saat ini, kami mencermati pembahasan undang-undang hukum pidana di Indonesia," kata Sung Kim dalam pidatonya di AmCham Investment Summit, Selasa, 6 Desember 2022.
 
"Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga orang dewasa yang saling setuju dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia," sambungnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 
(WHS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif