Praktisi Public Policy & Government Affairs Harus Beradaptasi dengan Perubahan

Jakarta: Indonesia akan memasuki pesta demokrasi lima tahunan. Lembaga-lembaga survei mulai bermunculan dan menampilkan sejumlah nama yang diperkirakan mendominasi ruang publik hingga Pemilu 2024.  Founder Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group, Arief Budiman, mengatakan profesi PPGA memiliki lima pilar yang harus dikuasai, antara lain memahami kebijakan publik, politik, corporate communication, diplomacy, dan memahami aspek bisnis secara komprehensif, termasuk kontribusi bagi negara dari perusahaannya. Namun, dia mengakui profesi ini kerap berkutat dengan urusan perizinan. "Padahal profesi ini memiliki potensi besar dan penting sebagai think tank dan diplomat organisasinya terhadap pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif," ujar Arief dalam diskusi Looking Ahead for 2024 Election, di T-Hub by Tokocrypto, Jakarta, Jumat, 22 Juli 2022. Arief menjelaskan aspek politik memiliki unsur penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Berbicara politik, berarti tentang pemahaman utuh terhadap kekuasaan.  Pada dasarnya, setiap sistem politik melahirkan kebijakan publik bagi keberlangsungan dunia usaha. Umumnya, siklus lima tahunan dan pasca 10 tahun berurutan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo bisa berarti akan ada perubahan arah kebijakan politik maupun ekonomi yang relevan, dan penting bagi keberlangsungan operasi perusahaan. “Karena perubahan adalah keniscayaan. Maka kita perlu asah political sense. Kita (praktisi PPGA) harus cepat beradaptasi dengan perubahan, termasuk menghadapi perubahan kepemimpinan 2024. Agar praktisi profesi ini bisa menjadi trusted partner dari sisi regulasi (pemerintah) maupun legislasi (DPR),” jelas Arief.   Arief mengatakan praktisi PPGA perlu mengaktifkan political sense dalam menyongsong perubahan kepemimpinan Indonesia. Sehingga, dapat menyusun skenario planning bagi kepentingan perusahaan dan menyesuaikan dengan analisis politik yang mendalam dari para kandidat populer yang bermunculan saat ini. Arief menyampaikan ada empat fundamental yang perlu dianalisis dari kondisi politik saat ini. Antara lain, bentukan bangun koalisi partai, bagaimana tokoh-tokoh kandidat populer capres/cawapres berpengaruh terhadap kohesi sosial politik, konsesi distribusi kekuasaan, dan fokus kebijakan ekonomi. “Dari nama-nama yang muncul adakah yang memiliki visi bermakna untuk Indonesia? Tidak hanya hura-hura angka popularitas. Bagaimana mereka memandang industri ke depan, rencana kebijakan ke depan, apa dampak konstelasi politik bagi bisnis di sektor industri, baik itu sektor migas, sektor FMCG, sektor tambang, blockchain, aset crypto, start up, dan lain-lain. Itu semua bisa dianalisis dari karakter nama-nama populer tersebut,” ujar dia.