Wapres Ma'ruf Amin Minta KASN Rumuskan Ekosistem Kepemimpinan ASN

Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat merumuskan kepemimpinan ASN yang adaptif. Tujuannya agar bisa membangun ASN pemimpin-pemimpin yang adaptif. "Pertama, rumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pemimpin publik yang transformatif," kata Wapres saat mengikuti acara Pemberian Anugerah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan peluncuran Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0 secara virtual dari Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Dengan ekosistem seleksi yang adaptif, lanjut Wapres, maka talenta-talenta sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dan berdaya saing akan bermunculan. "Dengan ekosistem yang baik, akan lahir pemimpin yang memiliki ide visioner, sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan," tambahnya. Kedua, lanjut Ma'ruf Amin, sebagai negara dengan keberagaman dan memiliki SDM ASN yang tersebar di seluruh Indonesia, KASN perlu mendesain strategi nasional terpadu. Untuk menciptakan dan memperkuat fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu ikatan kebangsaan. "Otonomi daerah dan desentralisasi janganlah mengkotak-kotakkan kita dalam semangat kedaerahan. Namun, marilah kita kuatkan visi besar otonomi daerah, bahwa daerah yang maju akan berkontribusi bagi Indonesia yang maju," katanya. Ketiga, dia menekankan perlunya penguatan peran KASN dalam pengawasan sistem merit di era demokrasi. Menurut Ma'ruf, prinsip netralitas dan profesional harus menjadi platform bersama bagi para pengambil kebijakan di pusat dan daerah.  "Di sinilah, pentingnya peran KASN dalam menjaga relasi birokrasi dan visi kepemimpinan sesuai prinsip meritokrasi. Kiranya kita membangun wajah birokrasi yang mendukung agenda transformasi Indonesia Emas 2045," jelas Ma'ruf Amin.   Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Karena seluruhnya telah memenuhi standar maupun indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan. "Saya harapkan semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian, lembaga, dan pemda yang 'tinggal kelas'. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat," ujar Ma'ruf Amin.