Pemerintah Diminta Bersiap Hadapi 2023

Jakarta: Pemerintah diminta bersiap menghadapi 2023. Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) membeberkan survei terkait prediksi tahun depan yang disebut menghadapi banyak tantangan. "Karena adanya ancaman-ancaman nyata mulia dari potensi krisis ekonomi dunia, sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina, instabilitas pasar keuangan, dan meroketnya inflasi dunia, risiko stagflasi serta instabilitas nasional seperti radikalisme, terorisme, dan separatisme Papua," ujar Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens dalam rilis survei, Jumat, 23 Desember 2022. Pihaknya mengadakan survei terhadap kelas intelektual menengah mengenai empat indikator pada 2023. Pertama, mengenai stabilitas dan ancaman resesi. Boni menyebut mayoritas responden meyakini gelombang resesi ekonomi berdampak pada ekonomi nasional.  "Dari survei tersebut, sebanyak 27,83 persen yakin dan 29,17 persen sangat yakin adanya ancaman resesi ekonomi di Tahun 2023. Sementara itu, 37,52 responden yakin dan 15,59 sangat yakin situasi stabilitas nasional memburuk di 2023," ungkap Boni. Sementara itu, indikator kedua yang dipakai, yakni politik identitas pada 2023. Survei LPI, kata Boni, menyebut 67,75 persen responden meyakini hal itu menguat. "Responden menyebutkan empat faktor pemicu politik identitas, yakni ideologi, politik, ekonomi dan sosial. Yang paling memengaruhi adalah faktor ideologi 31,8 persen dan tertinggi kedua adalah politik dengan 28,33 persen," tutur dia. Indikator ketiga, kata Boni, adalah ancaman kekerasan horizontal dan separatisme Papua. Responden, kata dia, meyakini separatis Papua masih tetap eksis pada 2023. "Mereka yang sangat yakin itu tetap akan muncul sebesar 27,90 persen dan yang yakin sebanyak 26,44 persen, yang tidak yakin 21,65 persen dan yang sangat tidak yakin 24,01 persen," ungkap dia. Indikator terakhir, yakni ancaman terorisme dan ideologi. Sebanyak 34 persen responden meyakini ada ancaman teroris jelang tahun baru. "Para pembantu presiden ditantang untuk memiliki pemikiran yang strategis, kepemimpinan yang efektif, dan kebijakan yang tepat," tegas Boni.   Survei dilakukan pada 5-16 Desember 2022 dengan meminta pandangan kelas intelektual menengah melalui google form, surel, WhatsApp, zoom, dan wawancara tatap muka. Sebanyak 900 responden yang terdiri atas dosen, pakar, peneliti, anggota LSM/NGO, dan aktivis/seniman dilibatkan. Standar deviasi survei 0,4 dengan margin of error di kisaran 2 persen. Tingkat kepercayaan kurang lebih 98 persen.