DPR akan Terus Dukung Kebijakan Anggaran Pemerintah

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan DPR terus mendukung kebijakan anggaran Pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan anggaran Pemerintahan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. "Politik anggaran DPR berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan keadilan dalam masyarakat," kata Bamsoet melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Orientasi pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan keadilan dalam masyarakat menjadi dasar bagi DPR dalam menyiapkan posisi, menghadapi mengajukan anggaran Pemerintah pada APBN 2018. "DPR mendukung kebijakan belanja pemerintah dalam APBN 2018 yang menitikberatkan pembangunan berbagai infrastruktur dengan alokasi anggaran cukup besar," ucap Bamsoet. DPR, kata dia, memberikan dorongan kuat melalui peningkatan dana desa setiap tahun. Program ini dianggap penting agar pengentasan kemiskinan masyarakat di desa dapat secara bertahap diwujudkan. Baca: Kebijakan Defisit Anggaran Jadi Andalan Pemerintah Politisi Golkar itu juga menekankan soal perhatian DPR terhadap politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. "DPR mendukung Pemerintah memberikan alokasi anggaran pertahanan dan keamanan yang terus meningkat. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme yang muncul akhir-akhir ini," ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyampaikan informasi mengenai capaian hasil kerja DPR di bidang pengawasan. Salah satunyasoal penyelesaian Hak Angket KPK tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang menghasilkan simpulan dan rekomendasi soft landing.    "Ada Panitia Hak Angket yang belum menyelesaikan kerjanya, yakni Panitia Angket Pelindo DPR," terangnya. Bamsoet juga menjelaskan, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja (panja) di 11 komisi. Paling banyak ada di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri. "Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan, serta Komisi III membidangi hukum, masing-masing enam panja DPR. Juga  membuat tujuh tim pengawas dan tim pemantau, di antara mengenai implementasi reformasi DPR, Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)," Paparnya.