Jakarta: Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko punya cara tersendiri untuk memompa kinerja birokrasi pada sejumlah lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Ia berupaya memberi solusi yang tepat agar tujuan birokrasi yang efisien, efektif, bersih, dan melayani bisa tercapai.
Salah satu upaya itu adalah menggelar 'leaders talk' yang lebih intens. Yakni, mengundang para kepala daerah yang berprestasi untuk berbagi pengalaman. Di saat yang sama, KSP juga mengundang pemerintah pusat, swasta, dan pihak lain yang untuk bersama memecahkan masalah.
"Tujuannya agar daerah bisa mengoptimalkan potensi wilayahnya," kata Moeldoko, melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Mei 2018.
Rencananya program 'leaders talk' ini dilaksanakan tiga pekan ke depan. Ia mencontohkan akan mengundang Bupati Banyuwangi untuk mengajari bupati daerah lain bagaimana membangun daerah.
"Kita juga mengajak pihak swasta, BUMN, dan lainnya yang bisa urun rembuk mencari solusi," kata dia.
Doktor ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia ini mengatakan persoalan birokrasi juga berkutat pada pengawasan. Birokrasi yang bersih harus diawasi dengan cara yang baik.
"Persoalan di birokrasi bersih itu adalah pengawasan. Seperti untuk inspektorat di kabupaten saat ini ada di bawah bupati. Itu strukturnya sudah salah. Karena itu saya usulkan inspektorat di bawah gubernur, setingkat sekda," urai mantan Panglima TNI itu.
Selama ini, Moeldoko menyatakan persoalan birokrat berkutat pada perizinan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu pencegahan dari pemerintah. Bila perlu berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Digagas Boediono
Agenda 'leaders talk' bukan hal baru. Ini pernah digulirkan oleh Boediono saat menjabat wakil presiden. Boediono mengundang sejumlah kepala daerah setiap tiga bulan untuk berbagi program kerja unggulan. Cara ini dilakukan untuk menggeliatkan kinerja pemerintah daerah.
Moeldoko lantas mengembangkannya untuk lebih mempercepat kinerja birokrasi. Agenda ini nantinya menjadi agenda rutin KSP bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).
Ekonom Universitas Indonesia Nugroho Pratomo menyebut program 'leaders talk' sebagai terobosan yang solutif untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.
"Karena masih banyak persoalan di birokasi yang tidak sesuai rencana dan kebutuhan," ujarnya.
Direktur Riset Visi Teliti Saksama itu menuturkan persoalan birokrasi membuat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhambat. Dengan program itu ia berharap sistem birokrasi bisa diperbaiki.
Pakar pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Mas'ud Said menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menggenjot kinerja birokrat.
Pertama adalah innovaton sharing antara kepala daerah dan pimpinan BUMN seperti 'sekolah inovasi'. "Dengan begitu pemerintah bisa bekerja lebih baik dan cerdas dengan berbagai inovasi," ujar Said.
Hal kedua, kata Said, presiden, wakil presiden, pengusaha, politikus, dan masyarakat umum mendapatkan saluran informasi yang dikerjakan kepala daerah.
Dan hal ketiga, pemerintah pusat harus bisa mengampanyekan program kerja kepada masyarakat, termasuk kepada para pengkritik.
"Program KSP ini diharapkan bisa memompa kelemahan birokrat yang tersebar di 516 kota dan kabupaten di Indonesia serta beberapa BUMN," katanya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNP0ZAgN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko punya cara tersendiri untuk memompa kinerja birokrasi pada sejumlah lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Ia berupaya memberi solusi yang tepat agar tujuan birokrasi yang efisien, efektif, bersih, dan melayani bisa tercapai.
Salah satu upaya itu adalah menggelar 'leaders talk' yang lebih intens. Yakni, mengundang para kepala daerah yang berprestasi untuk berbagi pengalaman. Di saat yang sama, KSP juga mengundang pemerintah pusat, swasta, dan pihak lain yang untuk bersama memecahkan masalah.
"Tujuannya agar daerah bisa mengoptimalkan potensi wilayahnya," kata Moeldoko, melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Mei 2018.
Rencananya program 'leaders talk' ini dilaksanakan tiga pekan ke depan. Ia mencontohkan akan mengundang Bupati Banyuwangi untuk mengajari bupati daerah lain bagaimana membangun daerah.
"Kita juga mengajak pihak swasta, BUMN, dan lainnya yang bisa urun rembuk mencari solusi," kata dia.
Doktor ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia ini mengatakan persoalan birokrasi juga berkutat pada pengawasan. Birokrasi yang bersih harus diawasi dengan cara yang baik.
"Persoalan di birokrasi bersih itu adalah pengawasan. Seperti untuk inspektorat di kabupaten saat ini ada di bawah bupati. Itu strukturnya sudah salah. Karena itu saya usulkan inspektorat di bawah gubernur, setingkat sekda," urai mantan Panglima TNI itu.
Selama ini, Moeldoko menyatakan persoalan birokrat berkutat pada perizinan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu pencegahan dari pemerintah. Bila perlu berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Digagas Boediono
Agenda 'leaders talk' bukan hal baru. Ini pernah digulirkan oleh Boediono saat menjabat wakil presiden. Boediono mengundang sejumlah kepala daerah setiap tiga bulan untuk berbagi program kerja unggulan. Cara ini dilakukan untuk menggeliatkan kinerja pemerintah daerah.
Moeldoko lantas mengembangkannya untuk lebih mempercepat kinerja birokrasi. Agenda ini nantinya menjadi agenda rutin KSP bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).
Ekonom Universitas Indonesia Nugroho Pratomo menyebut program 'leaders talk' sebagai terobosan yang solutif untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.
"Karena masih banyak persoalan di birokasi yang tidak sesuai rencana dan kebutuhan," ujarnya.
Direktur Riset Visi Teliti Saksama itu menuturkan persoalan birokrasi membuat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhambat. Dengan program itu ia berharap sistem birokrasi bisa diperbaiki.
Pakar pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Mas'ud Said menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menggenjot kinerja birokrat.
Pertama adalah innovaton sharing antara kepala daerah dan pimpinan BUMN seperti 'sekolah inovasi'. "Dengan begitu pemerintah bisa bekerja lebih baik dan cerdas dengan berbagai inovasi," ujar Said.
Hal kedua, kata Said, presiden, wakil presiden, pengusaha, politikus, dan masyarakat umum mendapatkan saluran informasi yang dikerjakan kepala daerah.
Dan hal ketiga, pemerintah pusat harus bisa mengampanyekan program kerja kepada masyarakat, termasuk kepada para pengkritik.
"Program KSP ini diharapkan bisa memompa kelemahan birokrat yang tersebar di 516 kota dan kabupaten di Indonesia serta beberapa BUMN," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
