Uji Materi UU Pemilu Lemahkan Semangat Reformasi

Fauzan Hilal 21 Juli 2018 20:21 WIB
uji materi uu
Uji Materi UU Pemilu Lemahkan Semangat Reformasi
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Langkah Partai Perindo menggugat Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai tidak tepat. Selain berpotensi memunculkan pemeritahan yang otoriter, upaya itu dinilai melemahkan semangat reformasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut uji materi tersebut sebagai upaya melemahkan semangat reformasi dan demokratisasi. Sebab, reformasi telah mengamanatkan masa jabatan presiden dan wakilnya maksimal dua periode.

"Apa yang dilakukan itu melemahkan semangat reformasi dan upaya demokratisasi Indonesia," kata Titi, Sabtu, 21 Juli 2018.


Menurut Titi, jika masa jabatan dipaksakan lebih dari dua periode, hal itu menjadi kemunduran demokrasi. "Melemahkan semangat reformasi dan mengganggu proses demokratisasi yang sedang berjalan," imbuhnya.

Titi menjelaskan tidak ada multitafsir dalam Pasal 7 UUD 45 tentang masa jabatan tersebut. Tujuan dibentuknya Undang-undang itu agar tidak ada upaya pelanggengan kekuasaan.

"Jadi tidak ada lagi tafsir atas masa jabatan presiden karena konstitusi dari sisi teksnya maupun original kontennya sudah jelas, masa jabatan wakil presiden hanya dua kali. Mengapa pembatasan itu diperlukan? Karena banyak alasan, salah satunya untuk menghindari suksesi politik," jelasnya.

Dia menambahkan masa jabatan dibatasi lantaran menghindari penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Pembatasan itu salah satu cara untuk mencegah perluasan kekuasaan.

"Kedua menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan karena kekuasaan yang bercokol terus menerus. Ancaman demorkasi itu perluasan kekuasaan eksekutif yang pintu masuknya penghapusan masa jabatan," imbuhnya.

Seperti diketahui, masa jabatan presiden dan wakil presiden kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan Partai Perindo untuk mengupayakan Jusuf Kalla kembali menjadi wakil presiden.

Titi yakin hakim konstitusi bakal menolak uji materi tersebut. Menurutnya argumentasi bahwa wakil presiden sebagai pembantu presiden disamakan dengan menteri sebagai suatu kekeliruan.

"Wapres kan bukan diangkat dalam jabatan politik yang merupakan hak prerogatif presiden tapi dipilih dalam satu pasangan dengan Presiden dipilih rakyat itu saja sudah berbeda. Bagi kami jelas teksnya jelas norma itu jelas," kata dia.




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id