Gerindra Serahkan Keputusan Eks Koruptor jadi Legislator kepada Rakyat
Ilustrasi--Medcom.id
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi nyaleg. Partai Gerindra menghormati putusan tersebut.

"Atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi, kita akui dan ikuti putusan MA," kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudhajid ketika dikonfirmasi Medcom.id, Sabtu, 15 September 2018.

Sodik mengatakan saat ini keputusan pencalonan eks koruptor sebagai calon legislator sepenuhnya menjadi diskresi partai politik (Parpol). Parpol memiliki pertimbangannya sendiri untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan eks koruptor.


Namun begitu, dia menegaskan pada akhirnya, keputusan apakah mantan koruptor bisa menjadi legislator atau tidak tetap berada di tangan rakyat. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemilih.

"Keputusan memilih dan menetapkan calon legislatif mantan koruptor mejadi legislator sepenuhnya di tangan rakyat, dengan catatan caleg mantan koruptor sesuai keputusan MK, mengakui status sebagai mantan (koruptor) dengan media ikut menjelaskan hal tersebut," tukasnya.

Sodik tak menjawab gamblang terkait rencana KPU yang akan tetap menagih komitmen partai politik untuk mencalonkan orang-orang bersih. Namun, dia menegaskan Gerindra menghargai pendapat KPU.

MA resmi mengabulkan permohonan gugatan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Dengan begitu, legislator korup bisa kembali nyaleg.

Dalam putusannya, MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. MA juga membatalkan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Namun begitu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya bakal tetap mencoba mempersuasi partai politik agar mau menarik calon-calon bermasalah.

"Kita minta partai politik berkomitmen untuk menarik caleg-calegnya yang (sudah ditetapkan) tidak memenuhi syarat oleh KPU," kata Pramono di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 14 September 2018.



(YDH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id