medcom.id, Jakarta: Partai Golkar dinilai harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jika inginm mengikuti Pilkada serentak yang akan digelar tahun ini. Partai beringin itu memiliki waktu satu bulan sebelum mencalonkan kader berprestasinya.
Pengamat Politik dari CSIS, Phillips J Vermonte mengatakan, Munaslub memiliki hasil yang legal sebagai tanda islah kedua kubu antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Islah tidak cukup dengan salaman saja. Tapi, perlu mekanisme legal yang berlaku di internal agar Golkar dapat ikut Pilkada serentak," kata Phillips, Jumat (8/5/2015).
Menurutnya, Golkar memiliki satu bulan untuk mempersiapkan Munaslub tersebut. Kalau hanya mengaku islah dengan saling bertemu, dan memiliki kesepakatan, serta memamerkan kemesraan di depan media, hal tersebut tak memiliki hasil yang legal dan final.
"Setelah Munaslub, mereka (Aburizal dan Agung Laksono) harus kompak mendaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.
Terkait revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Partai Politik yang akan dilakukan DPR, Phillips menilai itu jalan pintas yang merusak sistem demokrasi yang tengah dibangun dan diperkuat.
"Enak banget sebulan merevisi. Dari sisi demokrasi kacau sekali. Karena revisi itu hanya untuk melayani kepentingan suatu partai," sesal dia.
medcom.id, Jakarta: Partai Golkar dinilai harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jika inginm mengikuti Pilkada serentak yang akan digelar tahun ini. Partai beringin itu memiliki waktu satu bulan sebelum mencalonkan kader berprestasinya.
Pengamat Politik dari CSIS, Phillips J Vermonte mengatakan, Munaslub memiliki hasil yang legal sebagai tanda islah kedua kubu antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Islah tidak cukup dengan salaman saja. Tapi, perlu mekanisme legal yang berlaku di internal agar Golkar dapat ikut Pilkada serentak," kata Phillips, Jumat (8/5/2015).
Menurutnya, Golkar memiliki satu bulan untuk mempersiapkan Munaslub tersebut. Kalau hanya mengaku islah dengan saling bertemu, dan memiliki kesepakatan, serta memamerkan kemesraan di depan media, hal tersebut tak memiliki hasil yang legal dan final.
"Setelah Munaslub, mereka (Aburizal dan Agung Laksono) harus kompak mendaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.
Terkait revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Partai Politik yang akan dilakukan DPR, Phillips menilai itu jalan pintas yang merusak sistem demokrasi yang tengah dibangun dan diperkuat.
"Enak banget sebulan merevisi. Dari sisi demokrasi kacau sekali. Karena revisi itu hanya untuk melayani kepentingan suatu partai," sesal dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
