medcom.id, Jakarta: Politikus PPP Arsul Sani mengakui komunikasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Presiden Joko Widodo harus diperbaiki. KIH yang merupakan kumpulan partai politik pengusung Jokowi ingin memastikan komunikasi dibangun tanpa halangan.
"Itu lebih merupakan keinginan agar di masa yang akan datang faktor-faktor yang menjadi halangan untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara koalisi parpol pendukung dan Presiden Jokowi dan jajarannya harus diminimalisasi atau dihilangkan," kata Arsul kepada Metrotvnews.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).
Istana, kata Arsul, harus berperan menghubungkan komunikasi antara parpol dan Presiden. Apalagi jika terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Komunikasi, sambung Arsul, harus berjalan lancar dan cepat. Hal itu agar dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang pro rakyat bisa selaras.
"Sehingga ketika kebijakan tersebut mendapatkan sorotan dari parpol non-pendukung atau elemen masyarakat sipil, parpol pendukung bisa ikut mempertahankannya," tandas dia.
Meski demikian, dia menepis isu adanya kerenggangan antara KIH dan Jokowi. Hubungan partai pengusung dan Jokowi, diklaim, masih berjalan baik.
"Saya kira apa yang disampaikan petinggi PDI Perjuangan tentang hubungan antara Presiden Jokowi dan koalisi parpol pendukung pemerintah jangan dimaknai sebagai adanya kerenggangan hubungan. Yang jelas tidak macet (renggang)," kata Arsul.
medcom.id, Jakarta: Politikus PPP Arsul Sani mengakui komunikasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Presiden Joko Widodo harus diperbaiki. KIH yang merupakan kumpulan partai politik pengusung Jokowi ingin memastikan komunikasi dibangun tanpa halangan.
"Itu lebih merupakan keinginan agar di masa yang akan datang faktor-faktor yang menjadi halangan untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara koalisi parpol pendukung dan Presiden Jokowi dan jajarannya harus diminimalisasi atau dihilangkan," kata Arsul kepada
Metrotvnews.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).
Istana, kata Arsul, harus berperan menghubungkan komunikasi antara parpol dan Presiden. Apalagi jika terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Komunikasi, sambung Arsul, harus berjalan lancar dan cepat. Hal itu agar dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang pro rakyat bisa selaras.
"Sehingga ketika kebijakan tersebut mendapatkan sorotan dari parpol non-pendukung atau elemen masyarakat sipil, parpol pendukung bisa ikut mempertahankannya," tandas dia.
Meski demikian, dia menepis isu adanya kerenggangan antara KIH dan Jokowi. Hubungan partai pengusung dan Jokowi, diklaim, masih berjalan baik.
"Saya kira apa yang disampaikan petinggi PDI Perjuangan tentang hubungan antara Presiden Jokowi dan koalisi parpol pendukung pemerintah jangan dimaknai sebagai adanya kerenggangan hubungan. Yang jelas tidak macet (renggang)," kata Arsul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
