medcom.id, Jakarta: Serangan terhadap Ketua KPK Abraham Samad semakin deras. Salah satunya tudingan pertemuan Samad dengan elite PDI Perjuangan dalam rangka lobi politik.
Tuduhan yang berasal dari PDI Perjuangan itu langsung dibantah. Sayangnya, bantahan awal bukan datang dari Samad, melainkan dari Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinto Pasaribu mengaku miris dengan pelibatan lembaga untuk hal yang seharusnya menjadi urusan pribadi Samad. Dia menuturkan pantasnya yang mengklarifikasi segala tudingan tersebut adalah Samad sendiri.
"Beberapa kali bantahan pertemuan antara Pak Hasto dan Samad disampaikan Johan Budi (Deputi Pencegahan KPK). Nah ini urusan personal Samad yang langgar etika, kemudian jadi urusan intitusional," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Masinton menyayangkan, KPK sebagai lembaga terhormat dan memiliki tugas mulia memberantas korupsi justru dipimpin orang yang tak jujur. Masinton pun meragukan apakah Samad yang sedang berbohong atau justru kebohongan dilakukan pimpinan KPK secara keseluruhan.
Pembentukan Komite Etik sangat diperlukan dalam kasus ini. Apalagi dalam enam kali pertemuan, Samad diduga sempat melontarkan pernyataan yang bisa dianggap melanggar etika sebagai Ketua KPK. Samad menawarkan bantuan hukum untuk meringankan hukuman kader PDI Perjuangan yang terjerat korupsi.
Ketika wapres untuk Jokowi sudah ditentukan pun, Samad mengaku melakukan penyadapan yang berada di luar kepentingan hukum.
"Jadi banyak pelanggaran Samad. Silakan Komite Etik dibentuk untuk proses internal, tapi proses hukumnya tetap (berjalan)," tegas mantan aktivis '98 itu.
Sebelumnya, Plt Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan pertemuan-pertemuan rahasia Abraham Samad dengan elite PDI Perjuangan menjelang pemilihan umum presiden.
Abraham Samad gencar melobi petinggi PDI Perjuangan untuk mewujudkan ambisinya menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
Hasto menjelaskan, dalam sebuah pertemuan, Samad mengatakan berkat dirinya, hukuman Emir Moeis, kader PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi relatif ringan. Hasto mengaku kaget mendengar pernyataan Samad tersebut.
Karena pernyataannya inilah, Hasto dipanggil Komisi III. Pada Selasa 3 Februari, Hasto juga juga dipanggil Bareskrim Polri. Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pertemuan Samad dengan elite PDI Perjuangan dan janji memberikan bantuan hukum kepada tersangka di KPK. Bareskrim masih menyelidiki dugaan tersebut setelah menerima laporan dari sebuah LSM.
medcom.id, Jakarta: Serangan terhadap Ketua KPK Abraham Samad semakin deras. Salah satunya tudingan pertemuan Samad dengan elite PDI Perjuangan dalam rangka lobi politik.
Tuduhan yang berasal dari PDI Perjuangan itu langsung dibantah. Sayangnya, bantahan awal bukan datang dari Samad, melainkan dari Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinto Pasaribu mengaku miris dengan pelibatan lembaga untuk hal yang seharusnya menjadi urusan pribadi Samad. Dia menuturkan pantasnya yang mengklarifikasi segala tudingan tersebut adalah Samad sendiri.
"Beberapa kali bantahan pertemuan antara Pak Hasto dan Samad disampaikan Johan Budi (Deputi Pencegahan KPK). Nah ini urusan personal Samad yang langgar etika, kemudian jadi urusan intitusional," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Masinton menyayangkan, KPK sebagai lembaga terhormat dan memiliki tugas mulia memberantas korupsi justru dipimpin orang yang tak jujur. Masinton pun meragukan apakah Samad yang sedang berbohong atau justru kebohongan dilakukan pimpinan KPK secara keseluruhan.
Pembentukan Komite Etik sangat diperlukan dalam kasus ini. Apalagi dalam enam kali pertemuan, Samad diduga sempat melontarkan pernyataan yang bisa dianggap melanggar etika sebagai Ketua KPK. Samad menawarkan bantuan hukum untuk meringankan hukuman kader PDI Perjuangan yang terjerat korupsi.
Ketika wapres untuk Jokowi sudah ditentukan pun, Samad mengaku melakukan penyadapan yang berada di luar kepentingan hukum.
"Jadi banyak pelanggaran Samad. Silakan Komite Etik dibentuk untuk proses internal, tapi proses hukumnya tetap (berjalan)," tegas mantan aktivis '98 itu.
Sebelumnya, Plt Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan pertemuan-pertemuan rahasia Abraham Samad dengan elite PDI Perjuangan menjelang pemilihan umum presiden.
Abraham Samad gencar melobi petinggi PDI Perjuangan untuk mewujudkan ambisinya menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
Hasto menjelaskan, dalam sebuah pertemuan, Samad mengatakan berkat dirinya, hukuman Emir Moeis, kader PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi relatif ringan. Hasto mengaku kaget mendengar pernyataan Samad tersebut.
Karena pernyataannya inilah, Hasto dipanggil Komisi III. Pada Selasa 3 Februari, Hasto juga juga dipanggil Bareskrim Polri. Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pertemuan Samad dengan elite PDI Perjuangan dan janji memberikan bantuan hukum kepada tersangka di KPK. Bareskrim masih menyelidiki dugaan tersebut setelah menerima laporan dari sebuah LSM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
