medcom.id, Jakarta: Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terus dilakukan sejumlah pihak. Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Presiden Joko Widodo harus bertindak agar korupsi politik tak pesat berkembang.
"Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan orang-orang yang memiliki kekuasaan politik baik di parlemen maupun eksekutif. Kalau (KPK) tidak ada atau lemah, akan menjadi (korupsi)," jelas Ade di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Korupsi politik di tingkat nasional, kata Ade, mulai dari perencanaan hingga ke korupsi birokrasi. Misalnya, manipulasi tender dalam pengadaan barang atau jasa.
"Di situ KPK muncul untuk menyelesaikan kasus korupsi yang memiliki dimensi tinggi," imbuh dia.
Untuk itulah sejak awal pendirian KPK, sejumlah aparat penegak hukum dibidik, bahkan belakangan politikus kakap ikut dijerat. Dalam kondisi ini, muncul ketidaksukaan terhadap KPK. Pelemahan dinilai terjadi melalui kriminalisasi pimpinan KPK maupun kewenangan KPK untuk menyadap mulai dikebiri.
"Berbagai upaya yang dilakukan didorong supaya KPK tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sekarang bahkan puncaknya," tambah dia.
Presiden Jokowi dinilai belum hadir sepenuhnya dalam situasi ini. Sikap Jokowi yang menyatakan penegakan hukum harus berjalan dinilai kurang tegas.
"Presiden menyatakan yaudah penegakan hukum ya penegakan hukum, tapi ini tanpa melihat latar belakang kasus yang sedang ditangani pimpinan KPK. Ini sangat membuat KPK kepayahan. Yang bisa menyelesaikan presiden. Harus tegas, jangan sampai kemudian dia membuat rangkaian baru. Presiden sekarang harus mencontoh presiden dulu, Pak SBY," terangnya.
medcom.id, Jakarta: Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terus dilakukan sejumlah pihak. Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Presiden Joko Widodo harus bertindak agar korupsi politik tak pesat berkembang.
"Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan orang-orang yang memiliki kekuasaan politik baik di parlemen maupun eksekutif. Kalau (KPK) tidak ada atau lemah, akan menjadi (korupsi)," jelas Ade di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Korupsi politik di tingkat nasional, kata Ade, mulai dari perencanaan hingga ke korupsi birokrasi. Misalnya, manipulasi tender dalam pengadaan barang atau jasa.
"Di situ KPK muncul untuk menyelesaikan kasus korupsi yang memiliki dimensi tinggi," imbuh dia.
Untuk itulah sejak awal pendirian KPK, sejumlah aparat penegak hukum dibidik, bahkan belakangan politikus kakap ikut dijerat. Dalam kondisi ini, muncul ketidaksukaan terhadap KPK. Pelemahan dinilai terjadi melalui kriminalisasi pimpinan KPK maupun kewenangan KPK untuk menyadap mulai dikebiri.
"Berbagai upaya yang dilakukan didorong supaya KPK tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sekarang bahkan puncaknya," tambah dia.
Presiden Jokowi dinilai belum hadir sepenuhnya dalam situasi ini. Sikap Jokowi yang menyatakan penegakan hukum harus berjalan dinilai kurang tegas.
"Presiden menyatakan yaudah penegakan hukum ya penegakan hukum, tapi ini tanpa melihat latar belakang kasus yang sedang ditangani pimpinan KPK. Ini sangat membuat KPK kepayahan. Yang bisa menyelesaikan presiden. Harus tegas, jangan sampai kemudian dia membuat rangkaian baru. Presiden sekarang harus mencontoh presiden dulu, Pak SBY," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
