Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Mayjen (Purn) Djoko Setiadi di Istana Negara. Pelantikan yang bertepatan dengan tahun politik 2018-2019 diharapkan tidak membuat lembaga ini terbawa dalam arus politik.
Pengamat Teknologi Informasi Ruby Alamsyah mengingatkan bahwa sejak dirumuskan pada 2013 BSSN dibentuk dengan tujuan utama melindungi kedaulatan internet dan infrastruktur kritikal di Indonesia dari ancaman-ancaman siber.
"Seharusnya begitu (tidak terbawa arus politik). Kami dari profesional IT mengingatkan bahwa BSSN diperlukan untuk kegiatan di dunia siber sekuriti," katanya, dalam Metro Siang, Rabu 3 Desember 2017.
Sementara itu, meskipun BSSN yang sebelumnya bernama Lembaga Sandi Negara ini sudah memiliki program, Ruby menilai perlu ada peningkatan dan pembaharuan terhadap program-program yang sudah ada.
Selain bertugas di bidang persandian, BSSN juga bertanggung jawab menjaga kritikal infrastruktur di bidang ekonomi, transportasi, dan lain-lain. Selama ini tugas-tugas tersebut ketika dihadapkan dengan masalah diselesaikan oleh lembaga lain, misalnya penegak hukum bukan lembaga sebesar BSSN.
Ruby mengatakan celah keamanan di Indonesia yang masih sangat besar potensinya untuk diterobos ada di dunia perbankan. Ancaman terhadap finansial di Indonesia tak hanya berasal dari dalam negeri namun juga internasional yang menjadi kejahatan yang terorganisasi.
"Sejak 2010 sampai sekarang semakin banyak karena ada pergeseran perbankan kita ke arah digital. Padahal sistem IT kita belum matang, masih banyak celah keamanan yang digunakan organize crime internasional," kata Ruby.
Menurut Ruby, BSSN tidak bisa bekerja sendiri. Melainkan harus mengoptimalkan seluruh sumber yang ada di pemerintahan untuk keamanan IT.
BSSN dinilai perlu melakukan banyak koordinasi dengan penegak hukum terutama terkait dengan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang kerap terjadi, terutama di tahun-tahun politik.
Ruby mengatakan tingkat keberhasilan BSSN bisa dengan mudah dilihat oleh masyarakat. Salah satunya dengan melihat apakah kesadaran IT di instansi pemerintah meningkat atau terpuruk.
Selain itu penting juga untuk memastikan apakah setelah BSSN direvitalisasi kejahatan siber yang dilakukan perorangan maupun kelompok akan menurun.
"Dari beberapa parameter itu nanti akan bisa dilihat kinerja badan ini. Apakah menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat atau tidak," jelasnya.
Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Mayjen (Purn) Djoko Setiadi di Istana Negara. Pelantikan yang bertepatan dengan tahun politik 2018-2019 diharapkan tidak membuat lembaga ini terbawa dalam arus politik.
Pengamat Teknologi Informasi Ruby Alamsyah mengingatkan bahwa sejak dirumuskan pada 2013 BSSN dibentuk dengan tujuan utama melindungi kedaulatan internet dan infrastruktur kritikal di Indonesia dari ancaman-ancaman siber.
"Seharusnya begitu (tidak terbawa arus politik). Kami dari profesional IT mengingatkan bahwa BSSN diperlukan untuk kegiatan di dunia siber sekuriti," katanya, dalam
Metro Siang, Rabu 3 Desember 2017.
Sementara itu, meskipun BSSN yang sebelumnya bernama Lembaga Sandi Negara ini sudah memiliki program, Ruby menilai perlu ada peningkatan dan pembaharuan terhadap program-program yang sudah ada.
Selain bertugas di bidang persandian, BSSN juga bertanggung jawab menjaga kritikal infrastruktur di bidang ekonomi, transportasi, dan lain-lain. Selama ini tugas-tugas tersebut ketika dihadapkan dengan masalah diselesaikan oleh lembaga lain, misalnya penegak hukum bukan lembaga sebesar BSSN.
Ruby mengatakan celah keamanan di Indonesia yang masih sangat besar potensinya untuk diterobos ada di dunia perbankan. Ancaman terhadap finansial di Indonesia tak hanya berasal dari dalam negeri namun juga internasional yang menjadi kejahatan yang terorganisasi.
"Sejak 2010 sampai sekarang semakin banyak karena ada pergeseran perbankan kita ke arah digital. Padahal sistem IT kita belum matang, masih banyak celah keamanan yang digunakan organize crime internasional," kata Ruby.
Menurut Ruby, BSSN tidak bisa bekerja sendiri. Melainkan harus mengoptimalkan seluruh sumber yang ada di pemerintahan untuk keamanan IT.
BSSN dinilai perlu melakukan banyak koordinasi dengan penegak hukum terutama terkait dengan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang kerap terjadi, terutama di tahun-tahun politik.
Ruby mengatakan tingkat keberhasilan BSSN bisa dengan mudah dilihat oleh masyarakat. Salah satunya dengan melihat apakah kesadaran IT di instansi pemerintah meningkat atau terpuruk.
Selain itu penting juga untuk memastikan apakah setelah BSSN direvitalisasi kejahatan siber yang dilakukan perorangan maupun kelompok akan menurun.
"Dari beberapa parameter itu nanti akan bisa dilihat kinerja badan ini. Apakah menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat atau tidak," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
