medcom.id, Jakarta: Kesehatan berkaitan erat dengan Nawacita kelima yaitu membangun kualitas hidup manusia. Selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, masih ada beberapa pekerjaan rumah di bidang kesehatan yang harus dibenahi.
Ketua Bidang Rembuk Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam forum Rembuk Nasional 2017, Purnawan Junaidi mengatakan pemerataan fasilitas kesehatan masih menjadi masalah yang harus segera dituntaskan pemerintah.
"Fasilitas kesehatan di pusat dan daerah belum merata. Tenaga medis yang cukup banyak belum bisa menjangkau daerah pelosok. Padahal lulusan kedokteran sangat banyak dan hanya ada di kota bukan pelosok desa," kata Purnawan di kawasan JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Isu lain yang dibicarakan dalam Rembuk Nasional 2017 Bidang kesehatan adalah soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. Dua program kesehatan andalan pemerintah ini kerap menjadi bahan perbincangan dan menjadi isu nasional.
"Permasalahan saat ini yang terjadi pada JKN dan BPJS, hampir 60% kunjungan pasien ada di puskesmas. Padahal penanganan puskesmas masih kuratif. Apalagi jika melihat di daerah pelosok yang memang sama sekali tidak ada dokter di puskesmas," lanjut Purnawan.
Meski demikian, Purnawan menilai keberhasilan pemerintah untuk menjalankan program ini patut diacungi jempol, "Banyak warga masyarakat yang merasakan manfaatnya," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris mengatakan, banyak masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari BPJS. Ada sekitar 1,5 juta orang yang keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2016 karena program ini.
Meski begitu, Fahmi menilai ada tiga masalah yang selalu menghantui program ini, yaitu soal isu tentang kepuasan masyarakat yang tidak akan pernah selesai, dan masalah keberlangsungan financial.
"BPJS mengantisipasi masalah bersama dengan melaporkan defisit yang ada dengan melakukan komunikasi dan transparansi kepada publik," terang Fahmi.
Sementara masalah yang ketiga, menurut Fahmi adalah soal universal coverage. Masalah ini lebih mengarah kepada perilaku mengajak orang untuk membayar iuran.
"Ini semua masih dalam pembenahan dan pelayanan akan terus ditingkatkan," tegas Fahmi.
medcom.id, Jakarta: Kesehatan berkaitan erat dengan Nawacita kelima yaitu membangun kualitas hidup manusia. Selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, masih ada beberapa pekerjaan rumah di bidang kesehatan yang harus dibenahi.
Ketua Bidang Rembuk Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam forum Rembuk Nasional 2017, Purnawan Junaidi mengatakan pemerataan fasilitas kesehatan masih menjadi masalah yang harus segera dituntaskan pemerintah.
"Fasilitas kesehatan di pusat dan daerah belum merata. Tenaga medis yang cukup banyak belum bisa menjangkau daerah pelosok. Padahal lulusan kedokteran sangat banyak dan hanya ada di kota bukan pelosok desa," kata Purnawan di kawasan JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Isu lain yang dibicarakan dalam Rembuk Nasional 2017 Bidang kesehatan adalah soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. Dua program kesehatan andalan pemerintah ini kerap menjadi bahan perbincangan dan menjadi isu nasional.
"Permasalahan saat ini yang terjadi pada JKN dan BPJS, hampir 60% kunjungan pasien ada di puskesmas. Padahal penanganan puskesmas masih kuratif. Apalagi jika melihat di daerah pelosok yang memang sama sekali tidak ada dokter di puskesmas," lanjut Purnawan.
Meski demikian, Purnawan menilai keberhasilan pemerintah untuk menjalankan program ini patut diacungi jempol, "Banyak warga masyarakat yang merasakan manfaatnya," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris mengatakan, banyak masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari BPJS. Ada sekitar 1,5 juta orang yang keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2016 karena program ini.
Meski begitu, Fahmi menilai ada tiga masalah yang selalu menghantui program ini, yaitu soal isu tentang kepuasan masyarakat yang tidak akan pernah selesai, dan masalah keberlangsungan financial.
"BPJS mengantisipasi masalah bersama dengan melaporkan defisit yang ada dengan melakukan komunikasi dan transparansi kepada publik," terang Fahmi.
Sementara masalah yang ketiga, menurut Fahmi adalah soal
universal coverage. Masalah ini lebih mengarah kepada perilaku mengajak orang untuk membayar iuran.
"Ini semua masih dalam pembenahan dan pelayanan akan terus ditingkatkan," tegas Fahmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
