Jakarta: Koordinator Koalisi Peringatan Hak Asasi Manusia (KoperHAM) Oki mengkritik pembangunan era Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Pembangunan seharusnya mengedepankan hak masyarakat, terutama kelas menegah ke bawah.
"Demokrasi harus diselamatkan, pembangunan harus dikembalikan pada cita-cita kemerdekaan," tegas Oki di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Desember 2017.
Oki menegaskan pemerintah harus peka agar masyarakat tak tertindas atas nama pembangunan. Ia mencontohkan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Masyarakat di areal pembangunan tak mendapat ganti rugi yang layak atas tanah dan lahan tani mereka.
Hal yang sama, tegas Oki, juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat, untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Ada pula pembangunan proyek Dam Jatigede.
Oki khawatir pemerintahan Jokowi-JK justru mengembalikan Indonesia pada penindasan masa Orde Baru.
"Suatu pembangunan (harus) yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan rakyat dalam arti yang sebenarnya," beber Oki.
Menurut Oki, salah satu solusi ialah memenuhii hak pangan, kesehatan, permukiman layak, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah juga ditutuntut memerhatikan keadilan gender, akses bagi disabilitas, perlindungan bagi perempuan dan anak, pengakuan atas masyarakat minoritas, dan menciptakan tata kelola pembangunan bebas korupsi.
"Tidak boleh ada satu manusia Indonesia yang terampas (hak) kemanusiaannya atas nama pembangunan," tegas Oki.
Jakarta: Koordinator Koalisi Peringatan Hak Asasi Manusia (KoperHAM) Oki mengkritik pembangunan era Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Pembangunan seharusnya mengedepankan hak masyarakat, terutama kelas menegah ke bawah.
"Demokrasi harus diselamatkan, pembangunan harus dikembalikan pada cita-cita kemerdekaan," tegas Oki di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Desember 2017.
Oki menegaskan pemerintah harus peka agar masyarakat tak tertindas atas nama pembangunan. Ia mencontohkan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Masyarakat di areal pembangunan tak mendapat ganti rugi yang layak atas tanah dan lahan tani mereka.
Hal yang sama, tegas Oki, juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat, untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Ada pula pembangunan proyek Dam Jatigede.
Oki khawatir pemerintahan Jokowi-JK justru mengembalikan Indonesia pada penindasan masa Orde Baru.
"Suatu pembangunan (harus) yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan rakyat dalam arti yang sebenarnya," beber Oki.
Menurut Oki, salah satu solusi ialah memenuhii hak pangan, kesehatan, permukiman layak, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah juga ditutuntut memerhatikan keadilan gender, akses bagi disabilitas, perlindungan bagi perempuan dan anak, pengakuan atas masyarakat minoritas, dan menciptakan tata kelola pembangunan bebas korupsi.
"Tidak boleh ada satu manusia Indonesia yang terampas (hak) kemanusiaannya atas nama pembangunan," tegas Oki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
