medcom.id, Jakarta: Komite I DPD menerima 22 aduan terkait sengketa tanah saat pertemuan dengan stakeholder di Sulawesi Utara. Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani mengatakan, aduan ini akan diselesaikan dengan mengundang pihak terkait.
"Kasus yang kami terima hari ini akan kami naikkan melalui rapat kerja dengan menteri. Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sofyan Djalil), Menteri LHK (Siti Nurbaya), Bappenas akan kami undang," kata Benny di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Manado, Selasa 17 Oktober 2017.
Senator asal daerah pemilihan Sulawesi Utara itu mengungkapkan, kompleksitas sengketa tanah yang dihadapi masyarakat cukup rumit. Tak hanya dengan pemerintah, sengketa tanah juga terjadi antara masyarakat dengan koorporasi.
Benny menyampaikan, DPD berjanji membantu masyarakat menyelesaikan sengketa tanah. Tak menutup kemungkinan Komite I akan menyelesaikan permasalahan agraria melalui panitia khusus (pansus).
"Kami dorong (penyelesaian) melalui Pansus Pertanahan. Pansus lah yang akan melakukan koreksi total terhadap segala bentuk penyimpangan kekuasaan dalam hal kebijakan reforma tanah," tandas dia.
DPD secara serentak menggelar pertemuan di tiga daerah, yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah dan Bareskrim Polri ini untuk meninjau implementasi reforma agraria dan menampung berbagai permasalahan pertanahan di Indonesia.
Pertemuan di Sulawesi Utara dipimpin Benny Rhamdani. Hadir juga anggota Komite I, yaitu Nurmawati Dewi Bantilan, Yusran A. Silondae, Muhammad Idris S, AD. Khaly, Jacob Esau Komigi, dan Asri Anas.
medcom.id, Jakarta: Komite I DPD menerima 22 aduan terkait sengketa tanah saat pertemuan dengan stakeholder di Sulawesi Utara. Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani mengatakan, aduan ini akan diselesaikan dengan mengundang pihak terkait.
"Kasus yang kami terima hari ini akan kami naikkan melalui rapat kerja dengan menteri. Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sofyan Djalil), Menteri LHK (Siti Nurbaya), Bappenas akan kami undang," kata Benny di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Manado, Selasa 17 Oktober 2017.
Senator asal daerah pemilihan Sulawesi Utara itu mengungkapkan, kompleksitas sengketa tanah yang dihadapi masyarakat cukup rumit. Tak hanya dengan pemerintah, sengketa tanah juga terjadi antara masyarakat dengan koorporasi.
Benny menyampaikan, DPD berjanji membantu masyarakat menyelesaikan sengketa tanah. Tak menutup kemungkinan Komite I akan menyelesaikan permasalahan agraria melalui panitia khusus (pansus).
"Kami dorong (penyelesaian) melalui Pansus Pertanahan. Pansus lah yang akan melakukan koreksi total terhadap segala bentuk penyimpangan kekuasaan dalam hal kebijakan reforma tanah," tandas dia.
DPD secara serentak menggelar pertemuan di tiga daerah, yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah dan Bareskrim Polri ini untuk meninjau implementasi reforma agraria dan menampung berbagai permasalahan pertanahan di Indonesia.
Pertemuan di Sulawesi Utara dipimpin Benny Rhamdani. Hadir juga anggota Komite I, yaitu Nurmawati Dewi Bantilan, Yusran A. Silondae, Muhammad Idris S, AD. Khaly, Jacob Esau Komigi, dan Asri Anas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
