Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara mengenai kasus campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Fadli menilai pemerintah pusat harus mengevaluasi distribusi anggaran otonomi khusus Papua.
"Ini mungkin harus ada evaluasi terhadap distribusi anggaran di otonomi khusus, karena selama ini kan anggarannya itu dibagi antara provinsi dengan kabupaten," kata Fadli di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.
Fadli tak habis pikir dengan musibah yang menimpa masyarakat Kabupaten Asmat. Kasus gizi buruk seharusnya tak boleh terjadi di Tanah Air.
"Menurut saya ini harus menjadi alarm, jangan sampai ini justru menjadi pucuk gunung es yang kelihatan. Mungkin di tempat lain mungkin belum kelihatan," jelas Fadli.
Politikus Gerindra itu memastikan bakal mengawasi pemerintah jika evaluasi terhadap distribusi dana otonomi khusus dilakukan. Apalagi, Fadli merupakan salah satu anggota tim pemantau otonomi khusus.
"Walaupun tidak secara spesifik soal penggunaan dana, tapi kita akan melihat ke arah sana," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar memperkirakan jumlah warga di Kabupaten Asmat, Papua, yang menderita gizi buruk mencapai 15 ribu orang. Gizi buruk yang dialami masyarakat di Asmat disebabkan beberapa faktor, di antaranya lokasi yang jauh dan sulit dijangkau, minimnya sarana kesehatan seperti puskesmas, taraf perekonomian masyarakat rendah, keterbatasan sarana transportasi, dan keterbatasan akses distribusi makanan bergizi.
"Beberapa aliran sungai pasang surut, jadi tidak selalu dapat dilewati kapal untuk mendistribusikan bahan makanan," kata Boy di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara mengenai kasus campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Fadli menilai pemerintah pusat harus mengevaluasi distribusi anggaran otonomi khusus Papua.
"Ini mungkin harus ada evaluasi terhadap distribusi anggaran di otonomi khusus, karena selama ini kan anggarannya itu dibagi antara provinsi dengan kabupaten," kata Fadli di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.
Fadli tak habis pikir dengan musibah yang menimpa masyarakat Kabupaten Asmat. Kasus gizi buruk seharusnya tak boleh terjadi di Tanah Air.
"Menurut saya ini harus menjadi alarm, jangan sampai ini justru menjadi pucuk gunung es yang kelihatan. Mungkin di tempat lain mungkin belum kelihatan," jelas Fadli.
Politikus Gerindra itu memastikan bakal mengawasi pemerintah jika evaluasi terhadap distribusi dana otonomi khusus dilakukan. Apalagi, Fadli merupakan salah satu anggota tim pemantau otonomi khusus.
"Walaupun tidak secara spesifik soal penggunaan dana, tapi kita akan melihat ke arah sana," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar memperkirakan jumlah warga di Kabupaten Asmat, Papua, yang menderita gizi buruk mencapai 15 ribu orang. Gizi buruk yang dialami masyarakat di Asmat disebabkan beberapa faktor, di antaranya lokasi yang jauh dan sulit dijangkau, minimnya sarana kesehatan seperti puskesmas, taraf perekonomian masyarakat rendah, keterbatasan sarana transportasi, dan keterbatasan akses distribusi makanan bergizi.
"Beberapa aliran sungai pasang surut, jadi tidak selalu dapat dilewati kapal untuk mendistribusikan bahan makanan," kata Boy di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
