medcom.id, Jakarta: Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan beberapa rekomendasi. Selain dukungan pada Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, musyawarah selama 3 hari itu juga menyoroti masalah sosial, yakni kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Kondisi tersebut dipandang bisa menghancurkan sistem sosial yang telah dibangun bangsa Indonesia. "Oleh karena itu PPP menyatakan mendesak pemerintah melakukan langkah terobosan dengan kebijakan ekonomi yang bisa menyelesaikan ketimpangan dan kemiskinan," demikian dikutip dari isi rekomendasi, Jumat 21 Juli 2017.
Selanjutnya, partai berlambang Ka'bah itu juga meminta pemerintah untuk memihak pada rakyat kecil. Khususnya usaha-usaha kerakyatan supaya bisa bersaing, baik di dalam dan luar negeri. Adapun di bidang penegakan hukum, penyebaran narkoba menjadi masalah utama dan merupakan ancaman serius.
Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap 50 orang meninggal tiap harinya diakibatkan konsumsi obat terlarang. Untuk itu PPP mendesak pemerintah menindak tegas pengedar maupun pengguna narkoba, serta menggunakan strategi komprehensif dalam mengatasi masalah ini.
Di ranah korupsi, PPP juga mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menanggulangi pemiskinan negara. Bersamaan dengan itu, KPK juga diminta transparan, dalam arti terbuka pada seluruh lapisan masyarakat, dan tidak memihak atau tebang pilih.
Terkair pendidikan, partai melihat pendidikan madrasah dan pesantren memiliki nilai tersendiri. Terutama menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlakul karimah. Maka diamanatkan pada para kader supaya berkomunikasi dan berdiskusi dengan fraksi lain.
Khususnya dalam mempercepat penyelesaian RUU Pendidikan Keagamaan di DPR. Terakhir soal Pilkada serentak di 2018 mendatang, PPP menargetkan pihaknya unggul di 119 daerah, dari total 171 daerah peserta.
medcom.id, Jakarta: Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan beberapa rekomendasi. Selain dukungan pada Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, musyawarah selama 3 hari itu juga menyoroti masalah sosial, yakni kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Kondisi tersebut dipandang bisa menghancurkan sistem sosial yang telah dibangun bangsa Indonesia. "Oleh karena itu PPP menyatakan mendesak pemerintah melakukan langkah terobosan dengan kebijakan ekonomi yang bisa menyelesaikan ketimpangan dan kemiskinan," demikian dikutip dari isi rekomendasi, Jumat 21 Juli 2017.
Selanjutnya, partai berlambang Ka'bah itu juga meminta pemerintah untuk memihak pada rakyat kecil. Khususnya usaha-usaha kerakyatan supaya bisa bersaing, baik di dalam dan luar negeri. Adapun di bidang penegakan hukum, penyebaran narkoba menjadi masalah utama dan merupakan ancaman serius.
Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap 50 orang meninggal tiap harinya diakibatkan konsumsi obat terlarang. Untuk itu PPP mendesak pemerintah menindak tegas pengedar maupun pengguna narkoba, serta menggunakan strategi komprehensif dalam mengatasi masalah ini.
Di ranah korupsi, PPP juga mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menanggulangi pemiskinan negara. Bersamaan dengan itu, KPK juga diminta transparan, dalam arti terbuka pada seluruh lapisan masyarakat, dan tidak memihak atau tebang pilih.
Terkair pendidikan, partai melihat pendidikan madrasah dan pesantren memiliki nilai tersendiri. Terutama menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlakul karimah. Maka diamanatkan pada para kader supaya berkomunikasi dan berdiskusi dengan fraksi lain.
Khususnya dalam mempercepat penyelesaian RUU Pendidikan Keagamaan di DPR. Terakhir soal Pilkada serentak di 2018 mendatang, PPP menargetkan pihaknya unggul di 119 daerah, dari total 171 daerah peserta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
