medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR akan meminta penjelasan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal oleh suatu institusi. Anggota Dewan ingin tahu dengan jelas duduk perkara ini.
"Kita sudah jadwalkan 3 Oktober ini akan ada rapat dengan Menhan (Ryamizard Ryacudu), Panglima, Kepala Bappenas (Bambang P. S. Brodjonegoro), dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.
Dalam rapat itu sejatinya akan dibahas soal anggaran. Namun, Abdul membuka kemungkinan pihaknya meminta penjelasan langsung kepada Gatot soal pembelian senjata secara ilegal. "Pastinya separuh waktu rapat itu akan kita tanyakan isu aktual," ucap dia.
Sementara itu, politikus PKS ini secara pribadi belum tertarik mengomentari pernyataan Panglima tersebut. Ia menilai pernyataan itu tidak jelas.
"Kalau kita komentari, kan nanti bisa jadi maksud Panglima bukan seperti itu. Kita perlu tahu dulu maksud Panglima seperti apa," ujar dia.
Badan Intelijen Negara (BIN) dipastikan yang memesan senjata ini. Abdul pun mengatakan, pihaknya memang mendorong para taruna sekolah intelijen untuk belajar menggunakan senjata asli. Ia juga mendorong Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) tersebut memiliki lapangan tembak sendiri.
"Kita mendorong agar taruna STIN tidak belajar dengan menggunakan replika. Masak intel belajarnya pakai replika kayu? Kan enggak lucu. Atau dia kalau mau belajar harus pergi ke lapangan tembak polisi, itu kan memakan waktu," beber dia.
Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto sudah meluruskan isu pembelian 5.000 pucuk senjata ini. Dia mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan.
"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto, Minggu 24 September 2017.
Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR akan meminta penjelasan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal oleh suatu institusi. Anggota Dewan ingin tahu dengan jelas duduk perkara ini.
"Kita sudah jadwalkan 3 Oktober ini akan ada rapat dengan Menhan (Ryamizard Ryacudu), Panglima, Kepala Bappenas (Bambang P. S. Brodjonegoro), dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.
Dalam rapat itu sejatinya akan dibahas soal anggaran. Namun, Abdul membuka kemungkinan pihaknya meminta penjelasan langsung kepada Gatot soal pembelian senjata secara ilegal. "Pastinya separuh waktu rapat itu akan kita tanyakan isu aktual," ucap dia.
Sementara itu, politikus PKS ini secara pribadi belum tertarik mengomentari pernyataan Panglima tersebut. Ia menilai pernyataan itu tidak jelas.
"Kalau kita komentari, kan nanti bisa jadi maksud Panglima bukan seperti itu. Kita perlu tahu dulu maksud Panglima seperti apa," ujar dia.
Badan Intelijen Negara (BIN) dipastikan yang memesan senjata ini. Abdul pun mengatakan, pihaknya memang mendorong para taruna sekolah intelijen untuk belajar menggunakan senjata asli. Ia juga mendorong Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) tersebut memiliki lapangan tembak sendiri.
"Kita mendorong agar taruna STIN tidak belajar dengan menggunakan replika. Masak intel belajarnya pakai replika kayu? Kan enggak lucu. Atau dia kalau mau belajar harus pergi ke lapangan tembak polisi, itu kan memakan waktu," beber dia.
Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto sudah meluruskan isu pembelian 5.000 pucuk senjata ini. Dia mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan.
"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto, Minggu 24 September 2017.
Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
