medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut tak ada batas wilayah kebebasan pers di Indonesia. Pernyataan itu membantah tudingan adanya pengekangan pekerjaan jurnalistik di wilayah tertentu.
"Kebebasan pers di Indonesia tidak ada batas wilayahnya," kata JK usai pembukaan acara world press freedom day 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.
Di Papua, misalnya, JK memastikan tak ada pelarangan jurnalis meliput di sana. Sama seperti di Jakarta atau wilayah lain di Indonesia.
Ia memberi catatan bahwa kebebasan itu tak tergantung dari wilayah mana pemberitaan berasal, namun terkait efektivitas media itu sendiri.
"Kebebasan sama di Papua, Sulawesi, sama di Medan, tergantung efektivitas media sendiri," imbuh JK.
Disinggung mengenai media dengan latar belakang pemiliknya yang berafiliasi dengan pihak tertentu, JK menyatakan, negara tak mau ikut campur. Sebab pada dasarnya media adalah industri dan memberlakukan asas ekonomi.
"Kalau industri tentu ada CEO, pemegang sahamnya, tentu pemegang saham tidak mau dirugikan. Itu tergantung anda semua, pemerintah tidak mencampuri masalah internal," pungkas JK.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut tak ada batas wilayah kebebasan pers di Indonesia. Pernyataan itu membantah tudingan adanya pengekangan pekerjaan jurnalistik di wilayah tertentu.
"Kebebasan pers di Indonesia tidak ada batas wilayahnya," kata JK usai pembukaan acara world press freedom day 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.
Di Papua, misalnya, JK memastikan tak ada pelarangan jurnalis meliput di sana. Sama seperti di Jakarta atau wilayah lain di Indonesia.
Ia memberi catatan bahwa kebebasan itu tak tergantung dari wilayah mana pemberitaan berasal, namun terkait efektivitas media itu sendiri.
"Kebebasan sama di Papua, Sulawesi, sama di Medan, tergantung efektivitas media sendiri," imbuh JK.
Disinggung mengenai media dengan latar belakang pemiliknya yang berafiliasi dengan pihak tertentu, JK menyatakan, negara tak mau ikut campur. Sebab pada dasarnya media adalah industri dan memberlakukan asas ekonomi.
"Kalau industri tentu ada CEO, pemegang sahamnya, tentu pemegang saham tidak mau dirugikan. Itu tergantung anda semua, pemerintah tidak mencampuri masalah internal," pungkas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
