Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membentuk tim khusus (timsus) pemberantasan mafia bawang putih. Hal ini dinilai penting untuk mengatasi permasalahan importasi bawang putih yang menyebabkan kenaikan harga.
"Harapan kami mulai hari ini dibentuk tim khusus agar bagaimana ini bisa di atasi. Begitu Pak Menteri," ujar Mufti dalam rapat kerja dengan Kemendag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.
Ia juga menyampaikan terkait sulitnya para importir bawang putih mendapatkan izin impor. Permasalahan izin impor ini diduga menyebabkan rendahnya pasokan dan kenaikan harga bawang putih di pasaran.
Mufti mengaku mendapatkan informasi bahwa banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Padahal, para importir sudah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
"Banyak pelaku importir bawang putih mengeluhkan bahwa mereka (sulit) mengimpor padahal mereka sudah punya RIPH. Ada 163 yang sudah dikeluarkan pada bulan Februari 2023 ini sampai hari ini yang dikeluarkan cuma 35," jelas dia.
Mufti menilai Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan aturan yang termaktub dalam Peraturan Mendag. Ia mengatakan aturan tersebut menyebutkan bahwa izin importasi bawang putih bisa diterbitkan lima hari setelah keluarnya RIPH.
Mufti juga mengaku mendapatkan laporan bahwa importir dimintai uang Rp3 ribu sampai Rp4 ribu per kilogram untuk mendapatkan izin bawang putih. Dia menduga tindakan tersebut dilakukan oleh mafia bawang putih.
"Bahkan Pak Menteri kalau kita total, dalam satu tahun saja ada 500 ribu impor bawang putih berarti ada sekitar Rp1,5 triliun uang yang dinikmati mafia impor bawang putih," ungkapnya.
Mufti mengaku kaget lantaran para mafia bawang putih secara terang-terangan melakukan aksinya. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa importir banyak menerima pesan singkat yang menawarkan jasa penerbitan izin impor bawang putih. Namun dengan syarat, importir harus membayarkan sejumlah uang.
"Maka dari itu hal-hal seperti ini bisa diatasi agar tidak mencederai nama baik pak menteri," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membentuk tim khusus (timsus) pemberantasan mafia
bawang putih. Hal ini dinilai penting untuk mengatasi permasalahan importasi bawang putih yang menyebabkan kenaikan harga.
"Harapan kami mulai hari ini dibentuk tim khusus agar bagaimana ini bisa di atasi. Begitu Pak Menteri," ujar Mufti dalam rapat kerja dengan Kemendag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.
Ia juga menyampaikan terkait sulitnya para importir bawang putih mendapatkan izin impor. Permasalahan izin impor ini diduga menyebabkan rendahnya pasokan dan kenaikan harga bawang putih di pasaran.
Mufti mengaku mendapatkan informasi bahwa banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Padahal, para importir sudah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
"Banyak pelaku importir bawang putih mengeluhkan bahwa mereka (sulit) mengimpor padahal mereka sudah punya RIPH. Ada 163 yang sudah dikeluarkan pada bulan Februari 2023 ini sampai hari ini yang dikeluarkan cuma 35," jelas dia.
Mufti menilai Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan aturan yang termaktub dalam Peraturan Mendag. Ia mengatakan aturan tersebut menyebutkan bahwa izin importasi bawang putih bisa diterbitkan lima hari setelah keluarnya RIPH.
Mufti juga mengaku mendapatkan laporan bahwa importir dimintai uang Rp3 ribu sampai Rp4 ribu per kilogram untuk mendapatkan izin bawang putih. Dia menduga tindakan tersebut dilakukan oleh mafia bawang putih.
"Bahkan Pak Menteri kalau kita total, dalam satu tahun saja ada 500 ribu impor bawang putih berarti ada sekitar Rp1,5 triliun uang yang dinikmati mafia impor bawang putih," ungkapnya.
Mufti mengaku kaget lantaran para mafia bawang putih secara terang-terangan melakukan aksinya. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa importir banyak menerima pesan singkat yang menawarkan jasa penerbitan izin impor bawang putih. Namun dengan syarat, importir harus membayarkan sejumlah uang.
"Maka dari itu hal-hal seperti ini bisa diatasi agar tidak mencederai nama baik pak menteri," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
