Jakarta: Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai menyoroti persoalan kapasitas dan integritas para penyelenggara Pemilu 2024 serta situasi penegakan hukum yang bermasalah. Ia mengingatkan agar elite atau aktor politik tidak membatasi setiap tahapan Pemilu.
Hal ini disampaikan Siti dalam Dialog Kebangsaan bertajuk Refleksi Seperempat Abad Reformasi yang diselenggarakan Forum 2045 di Yogyakarta.
"Perdebatan (gugatan) sistem pemilu proporsional mengganggu, membingungkan dan membuat kacau tahapan Pemilu legislatif," ujar Siti melalui siaran pers, Sabtu, 11 Februari 2023.
Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan dalam beberapa Pemilu terakhir digugat oleh di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika gugatan tersebut dikabulkan, penentuan calon legislatif (caleg) yang akan duduk di parlemen tidak lagi didasarkan pada hasil pilihan terbanyak rakyat, tetapi dari keputusan partai politik.
Menurut dia, kesuksesan Pemilu 2024 ditentukan oleh kelancaran setiap tahapan Pemilu, khususnya yang diagendakan pada tahun 2023 ini. Ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu mengedepankan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi yang mereka emban.
"Kita perlu penyelenggara Pemilu yang profesional, terpercaya, dapat diandalkan, kerjanya terukur dan netral. Hal itu diperlukan untuk mewujudkan harapan agar Pemilu 2024 dapat menjadi tiang pancang kebangkitan Indonesia dari keterpurukan demokrasi," ungkap dia.
Sejumlah guru besar, akademisi, dan pegiat sosial juga menilai kualitas demokrasi menurun dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pengukuran indeks demokrasi global, Indonesia saat ini digolongkan ke dalam kategori flawed democracy (demokrasi yang cacat).
"Pemilu 2024 harus sukses secara prosedural dan substansil. Di samping dijalankan secara jujur, adil dan profesional, Pemilu mustinya mendorong pembicaraan tentang bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara," ujar Ketua Forum 2045 Untoro Hariadi.
Jakarta: Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai menyoroti persoalan kapasitas dan integritas para penyelenggara
Pemilu 2024 serta situasi penegakan hukum yang bermasalah. Ia mengingatkan agar elite atau aktor politik tidak membatasi setiap tahapan Pemilu.
Hal ini disampaikan Siti dalam Dialog Kebangsaan bertajuk Refleksi Seperempat Abad Reformasi yang diselenggarakan Forum 2045 di Yogyakarta.
"Perdebatan (gugatan) sistem pemilu proporsional mengganggu, membingungkan dan membuat kacau tahapan Pemilu legislatif," ujar Siti melalui siaran pers, Sabtu, 11 Februari 2023.
Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan dalam beberapa Pemilu terakhir digugat oleh di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika gugatan tersebut dikabulkan, penentuan calon legislatif (caleg) yang akan duduk di parlemen tidak lagi didasarkan pada hasil pilihan terbanyak rakyat, tetapi dari keputusan
partai politik.
Menurut dia, kesuksesan Pemilu 2024 ditentukan oleh kelancaran setiap tahapan Pemilu, khususnya yang diagendakan pada tahun 2023 ini. Ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu mengedepankan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi yang mereka emban.
"Kita perlu penyelenggara Pemilu yang profesional, terpercaya, dapat diandalkan, kerjanya terukur dan netral. Hal itu diperlukan untuk mewujudkan harapan agar
Pemilu 2024 dapat menjadi tiang pancang kebangkitan Indonesia dari keterpurukan demokrasi," ungkap dia.
Sejumlah guru besar, akademisi, dan pegiat sosial juga menilai kualitas demokrasi menurun dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pengukuran indeks demokrasi global, Indonesia saat ini digolongkan ke dalam kategori
flawed democracy (demokrasi yang cacat).
"Pemilu 2024 harus sukses secara prosedural dan substansil. Di samping dijalankan secara jujur, adil dan profesional, Pemilu mustinya mendorong pembicaraan tentang bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara," ujar Ketua Forum 2045 Untoro Hariadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
