Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada ada alasan apapun yang dapat dibenarkan untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, NKRI sudah menjadi kesepakatan bersama.
"Kalau kita ingin mengganti NKRI dengan apa pun namanya, walaupun Islami bentuknya, itu tidak bisa, tidak boleh karena kita punya kesepakatan dan karena itu kita melakukan mukhalafatu mitsaq, menyalahi kesepakatan, kita wajib menjaga kesepakatan ini dalam kerangka NKRI," kata Wapres Ma'ruf saat meresmikan Masjid Raya Baiturrahman dan Gedung MUI Jawa Tengah Sahal Mahfudh, di Semarang, Jateng, Sabtu, 24 September 2022.
Wapres menegaskan tidak ada dasar negara yang menghalangi aktivitas muslim di Indonesia. Bahkan, ia memastikan negara selalu memfasilitasi setiap umat muslim dalam berbegai hal.
"Membangun masjid kan difasilitasi untuk ibadah, untuk nikah difasilitasi sampai ke kecamatan ke kantor urusan agama, untuk muamalah sekarang sedang dibangun ekonomi syariah, ada undang-undangnya," terang Wapres.
Terkait sektor ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah membentuk komite nasional yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ma'ruf selaku ketua harian menyebut setiap daerah juga membentuk Komite Daerah Keuangan Syariah.
"Jadi semuanya di negeri ini tidak ada masalah. Jadi muslim kaffah (Islam yang mengatur seluruh kegiatan dunia) dengan tetap menjaga kesepakatan dan kerangka NKRI menjadi sesuatu keharusan," terang dia.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada ada alasan apapun yang dapat dibenarkan untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, NKRI sudah menjadi kesepakatan bersama.
"Kalau kita ingin mengganti NKRI dengan apa pun namanya, walaupun Islami bentuknya, itu tidak bisa, tidak boleh karena kita punya kesepakatan dan karena itu kita melakukan
mukhalafatu mitsaq, menyalahi kesepakatan, kita wajib menjaga kesepakatan ini dalam kerangka NKRI," kata Wapres Ma'ruf saat meresmikan Masjid Raya Baiturrahman dan Gedung MUI Jawa Tengah Sahal Mahfudh, di Semarang, Jateng, Sabtu, 24 September 2022.
Wapres menegaskan tidak ada dasar negara yang menghalangi aktivitas muslim di Indonesia. Bahkan, ia memastikan negara selalu memfasilitasi setiap umat muslim dalam berbegai hal.
"Membangun masjid kan difasilitasi untuk ibadah, untuk nikah difasilitasi sampai ke kecamatan ke kantor urusan agama, untuk
muamalah sekarang sedang dibangun ekonomi syariah, ada undang-undangnya," terang Wapres.
Terkait sektor ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah membentuk komite nasional yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ma'ruf selaku ketua harian menyebut setiap daerah juga membentuk Komite Daerah Keuangan Syariah.
"Jadi semuanya di negeri ini tidak ada masalah. Jadi muslim kaffah (Islam yang mengatur seluruh kegiatan dunia) dengan tetap menjaga kesepakatan dan kerangka NKRI menjadi sesuatu keharusan," terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AGA)