Jakarta: Wacana akan diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi polemik dalam kancah politik nasional. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, dalam menentukan sistem politik yang digunakan perlu beberapa hal yang harus diperhatikan.
"Tidak ada yang ideal atau 100 persen sempurna. Tetapi yang dicari itu sistem pemilu yang cocok. Untuk Indonesia, pertama yang harus dipertimbangkan kita menganut kedaulatan rakyat berdasarkan UUD," kata Titi dalam Metro Siang, Senin, 9 Januari 2023.
Menurut Titi, karena Indonesia menganut kedaulatan rakyat, sistem pemilu yang digunakan harus mendukung konsep kedaulatan itu sendiri.
"Kita perlu mengingat bahwa kalau dilihat dari sistem pemilu, variannya itu ada banyak. Yang utama ada proporsional, dan juga pluralitas mayoristas, negara-negara itu beragam dalam menganut sistem pemilu," kata dia.
Selain itu, kata Titi yang perlu diperhatikan dalam pemilu ialah harus dijalankan dengan jujur dan adil.
"Kalau di konstitusi kita, sistem pemilu yang eksplisit disebut hanya untuk presiden dan wakil presiden, ada di pasal 6a ayat 3 dan 4. Semenrtara sistem Pemilu untuk aggota DPR dan DPRD itu tidak diatur eksplisit," kata Titi.
Dalam memaknai sistem Pemilu yang akan dipakai di Indonesia, menurut Titi sejatinya sistem Pemilu harus berada pada ranah pembentuk undang-undang. Yang mana perumusannya harus merupakan konsensus.
"Ada partai-partai politik di Parlemen, pemerintah, dengan partisipasi masyarakat yang bermakna," tegas Titi.
Jakarta: Wacana akan diberlakukan
sistem pemilu proporsional tertutup menjadi polemik dalam kancah politik nasional. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, dalam menentukan
sistem politik yang digunakan perlu beberapa hal yang harus diperhatikan.
"Tidak ada yang ideal atau 100 persen sempurna. Tetapi yang dicari itu sistem pemilu yang cocok. Untuk Indonesia, pertama yang harus dipertimbangkan kita menganut kedaulatan rakyat berdasarkan UUD," kata Titi dalam Metro Siang, Senin, 9 Januari 2023.
Menurut Titi, karena Indonesia menganut kedaulatan rakyat, sistem pemilu yang digunakan harus mendukung konsep kedaulatan itu sendiri.
"Kita perlu mengingat bahwa kalau dilihat dari sistem pemilu, variannya itu ada banyak. Yang utama ada proporsional, dan juga pluralitas mayoristas, negara-negara itu beragam dalam menganut sistem pemilu," kata dia.
Selain itu, kata Titi yang perlu diperhatikan dalam pemilu ialah harus dijalankan dengan jujur dan adil.
"Kalau di konstitusi kita, sistem pemilu yang eksplisit disebut hanya untuk presiden dan wakil presiden, ada di pasal 6a ayat 3 dan 4. Semenrtara sistem Pemilu untuk aggota DPR dan DPRD itu tidak diatur eksplisit," kata Titi.
Dalam memaknai sistem Pemilu yang akan dipakai di Indonesia, menurut Titi sejatinya sistem Pemilu harus berada pada ranah pembentuk undang-undang. Yang mana perumusannya harus merupakan konsensus.
"Ada partai-partai politik di Parlemen, pemerintah, dengan partisipasi masyarakat yang bermakna," tegas Titi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
