Pemilu ilustrasi. Medcom.id
Pemilu ilustrasi. Medcom.id

KPU Gagal Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada 2020

Nasional
Cahya Mulyana • 06 Desember 2019 22:22
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memasukkan larangan eks napi korupsi ikut Pilkada 2020 ke Peraturan KPU (PKPU). Penyelenggara pesta demokrasi enggan berpolemik.
 
"Tapi kita berharap itu dimasukan dalam UU (Pilkada), karena kita juga sekarang lebih fokus pada tahapan. Jadi supaya jangan terlalu lama," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dikonfirmasi, Jumat, 6 Desember 2019.
 
KPU enggan tahapan Pilkada 2020 terganggu akibat polemik persyaratan calon kepala daerah. Peraturan KPU sudah disahkan pada 2 Desember.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Evi menuturkan tahapan pencalonan kepala daerah Pilkada 2020 sudah berlangsung sejak 26 Oktober 2019. Dia menyebut bila PKPU tak kunjung terbit atau nantinya dimentahkan karena satu syarat pencalonan tersebut maka bakal menggeser seluruh tahapan yang telah tersusun rapi.
 
"Kita intinya fokus kepada tahapan saja. Kalau ini terlalu menjadi dipersoalkan dan lain sebagainya ini kan bisa menggangu tahapan pencalonan," tutur dia.
 
Namun, KPU tetap mendorong pesta demokrasi menghasilkan pemimpin berintegritas. Meski, sebatas imbauan supaya partai politik dan masyarakat tidak mencalonkan eks narapidana korupsi.
 
Hal ini tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan kepala daerah.Pasal 3A ayat 3 dan 4 tentang persyaratan, berbunyi dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
 
Kemudian, Pasal 3 ayat 4 berbunyi bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
 
Evi berharap aturan semacam itu bisa diatur lewat UU Pilkada. Dia menyebut secara tingkatan hukum undang-undang jauh lebih mengikat ketimbang PKPU.
 
"Namun KPU tetap pada prinsipnya melarang, ingin melarang eks napi korupsi maju sebagai calon kepala daerah. Maka kami minta kepada parpol mengutamakan yang bukan mantan napi korupsi," kata dia.

 

(REN)

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif