Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mundur dari PDI Perjuangan jika menjadi direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok dikabarkan akan mengisi posisi pimpinan di salah satu BUMN.
"Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.
Ahok bergabung dengan PDI Perjuangan selepas bebas dari penjara karena tersangkut kasus dugaan penodaan agama. Menurut Fadjroel, status Ahok sebagai mantan narapidana tak akan menjadi halangan mengisi posisi pimpinan di BUMN. Ahok tak terjerat kasus korupsi.
Presiden Joko Widodo juga sudah menekankan jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN. Orang yang akan mengisi posisi di BUMN harus bersih.
"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.
Fadjroel belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN. Ia meminta masalah itu dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Ahok diminta Erick mengisi salah satu kursi direktur utama perusahaan BUMN. Hal itu disampaikan Ahok di Kementerian BUMN seusai bertemu dengan Erick.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (bos) BUMN," kata Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum mengetahui kapan dan di perusahaan apa dirinya akan ditugaskan. Dia hanya menceritakan diminta Erick memimpin salah satu BUMN.
"Saya enggak tahu, mungkin Desember atau November, saya enggak tahu. Tanya ke Pak Menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," ucap dia.
Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mundur dari PDI Perjuangan jika menjadi direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok dikabarkan akan mengisi posisi pimpinan di salah satu BUMN.
"Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.
Ahok bergabung dengan PDI Perjuangan selepas bebas dari penjara karena tersangkut kasus dugaan penodaan agama. Menurut Fadjroel, status Ahok sebagai mantan narapidana tak akan menjadi halangan mengisi posisi pimpinan di BUMN. Ahok tak terjerat kasus korupsi.
Presiden Joko Widodo juga sudah menekankan jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN. Orang yang akan mengisi posisi di BUMN harus bersih.
"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.
Fadjroel belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN. Ia meminta masalah itu dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Ahok diminta Erick mengisi salah satu kursi direktur utama perusahaan BUMN. Hal itu disampaikan Ahok di Kementerian BUMN seusai bertemu dengan Erick.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (bos) BUMN," kata Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum mengetahui kapan dan di perusahaan apa dirinya akan ditugaskan. Dia hanya menceritakan diminta Erick memimpin salah satu BUMN.
"Saya enggak tahu, mungkin Desember atau November, saya enggak tahu. Tanya ke Pak Menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
