Jakarta: Konflik internal dapat mengancam eksistensi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai yang gagal masuk ke Parlemen itu bisa terpinggirkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Karena konflik ini, calon kepala daerah juga enggan meminta rekomendasi kepada Hanura," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada Medcom.id, Kamis, 19 Desember 2019.
Menurut dia, calon kepala daerah tentunya mencari dukungan partai yang aman dari konflik. Di samping itu, partai koalisi pendukung suatu calon juga bakal ragu menggandeng Hanura karena masih sibuk dengan masalah internal.
"Kalau konflik tidak pernah reda pasti partai-partai enggan mendekati karena partai-partai lain sekarang ini sudah mulai berjuang, memasang kuda-kuda untuk pilkada dan pilpres (pemilihan presiden)," ujar dia.
Ujang mengimbau Hanura belajar dari pengalaman di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pasalnya, Hanura tak bisa menaruh satu pun kadernya di DPR karena konflik yang memanas.
"Konflik ini memperlambat partai. Posisi Hanura tidak ada apa-apanya di hadapan pemerintah. Itu yang harus menjadi catatan," ungkap peraih gelar doktor ilmu politik Universitas Indonesia itu.
Kondisi Hanura memanas dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Hanura. Pasalnya, acara yang menetapkan kembali Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum (ketum) digelar tanpa mengundang pendiri Hanura, Wiranto.
Wiranto meminta OSO mundur karena dianggap melanggar pakta integritas yang pernah diteken bersama. Dalam perjanjian, OSO diminta meningkatkan suara Hanura di Pemilu 2019. Bila gagal, OSO harus legawa menanggalkan posisi ketum.
"Untuk itu, kami minta saudara secara kesatria, mundur sebagai ketua umum. Kan sopan santunnya begitu," kata Wiranto, Rabu, 18 Desember 2019.
Sementara itu, OSO menegaskan tak akan mundur. Eks Ketua DPD itu mengeklaim peserta munas sudah mengamanahkan dirinya memimpin kembali Hanura untuk lima tahun ke depan.
OSO menyebut keputusan munas Hanura wajib menjadi acuan. Pasalnya, Munas III dihadiri pengurus di seluruh Indonesia sebagai pemilik suara partai, yang meliputi 514 dewan pimpinan cabang (DPC) Hanura.
Jakarta: Konflik internal dapat mengancam eksistensi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai yang gagal masuk ke Parlemen itu bisa terpinggirkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Karena konflik ini, calon kepala daerah juga enggan meminta rekomendasi kepada Hanura," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada
Medcom.id, Kamis, 19 Desember 2019.
Menurut dia, calon kepala daerah tentunya mencari dukungan partai yang aman dari konflik. Di samping itu, partai koalisi pendukung suatu calon juga bakal ragu menggandeng Hanura karena masih sibuk dengan masalah internal.
"Kalau konflik tidak pernah reda pasti partai-partai enggan mendekati karena partai-partai lain sekarang ini sudah mulai berjuang, memasang kuda-kuda untuk pilkada dan pilpres (pemilihan presiden)," ujar dia.
Ujang mengimbau Hanura belajar dari pengalaman di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pasalnya, Hanura tak bisa menaruh satu pun kadernya di DPR karena konflik yang memanas.
"Konflik ini memperlambat partai. Posisi Hanura tidak ada apa-apanya di hadapan pemerintah. Itu yang harus menjadi catatan," ungkap peraih gelar doktor ilmu politik Universitas Indonesia itu.
Kondisi Hanura memanas dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Hanura. Pasalnya, acara yang menetapkan kembali Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum (ketum) digelar tanpa mengundang pendiri Hanura, Wiranto.
Wiranto meminta OSO mundur karena dianggap melanggar pakta integritas yang pernah diteken bersama. Dalam perjanjian, OSO diminta meningkatkan suara Hanura di Pemilu 2019. Bila gagal, OSO harus legawa menanggalkan posisi ketum.
"Untuk itu, kami minta saudara secara kesatria, mundur sebagai ketua umum. Kan sopan santunnya begitu," kata Wiranto, Rabu, 18 Desember 2019.
Sementara itu, OSO menegaskan tak akan mundur. Eks Ketua DPD itu mengeklaim peserta munas sudah mengamanahkan dirinya memimpin kembali Hanura untuk lima tahun ke depan.
OSO menyebut keputusan munas Hanura wajib menjadi acuan. Pasalnya, Munas III dihadiri pengurus di seluruh Indonesia sebagai pemilik suara partai, yang meliputi 514 dewan pimpinan cabang (DPC) Hanura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
