Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kelancaran Pembahasan RUU PKS Bergantung Fraksi dan Pemerintah

Nasional DPR RI RUU PKS
Anggi Tondi Martaon • 15 Oktober 2020 19:59
Jakarta: Kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditentukan banyak hal. Salah satunya koordinasi antara legislatif dan eksekutif.
 
"Tergantung pemerintah dan fraksi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi kepada Medcom.id, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tak memerinci sikap partainya terkait RUU PKS. Baidowi memastikan pihaknya mengikuti mekanisme.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Pembahasan RUU PKS Secara Intensif Belum Bisa Dipastikan
 
Tata cara yang dimaksud yakni membahas rancangan beleid dengan pemerintah. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara menyerahkan surat presiden (supres) mengirim perwakilan pemerintah untuk membahas sebuah aturan.
 
Namun Baidowi menyebut tak jarang pembahasan terkendala karena presiden tidak kunjung mengirim supres pembahasan ke DPR. Terutama rancangan atau revisi UU yang menjadi usulan inisiatif DPR.
 
"Jangan pula seperti RUU usul inisiatif DPR, sudah disahkan sebagai usul inisiatif (DPR) tapi surpres tak kunjung datang," ungkap dia.
 
Selain itu, dia menyebutkan kalau tidak semua rancangan atau revisi UU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) otomatis dibahas. Sebab, jumlah rancangan dan revisi UU yang masuk dalam prolegnas cukup banyak.
 
Adapun jumlah aturan yang masuk Prolegnas 2019-2024 sebanyak 248 rancangan dan revisi UU. DPR dan pemerintah pun menentukan 50 rancangan dan revisi UU yang dianggap menjadi prioritas pembahasan setiap tahunnya atau biasa disebut Prolegnas Prioritas.
 
"(Rancangan dan revisi UU) yang masuk Prolegnas kan banyak. Dan tidak otomatis dibahas," ujar dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif