medcom.id, Jakarta: Tiga hari pascadilantik sebagai Presiden Joko Widodo belum juga menetapkan kabinet kerjanya. Bahkan Jokowi batal mengumumkan kabinetnya tadi malam. Artinya, Jokowi sangat berhati-hati dan tidak ingin salah memilih menteri. Lalu apakah beban berat untuk para menteri nantinya ?
Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat menilai menteri-menteri dalam kabinet di Koalisi Indonesia Hebat setidaknya memiliki tiga poin yang menjadi acuan bahkan beban agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Pertama, kata Komar sang menteri hendaknya melihat bagaimana rakyat menitipkan amanat dan harapan besar pada presiden Jokowi untuk bekerja, menyejahterakan mereka dan membangun Indonesia lebih baik dari periode sebelumnya.
"Siapapun menterinya, hendaknya di kantor mereka dipasang foto pesta rakyat setelah pelantikan yang menunjukan bagaimana rakyat tumpah di Monas meluapkan harapannya. Ini sekarang rakyat menunggu, kalau nantinya ada kekecewaan maka rakyat akan bergerak protes," ucap Komar dalam tayangan Prime Time yang disiarkan di Metro TV, Kamis (23/10/2014) malam.
Komar melanjutkan, yang kedua yakni keberadaan oposisi yang bersatu di DPR. Menurutnya dengan kuatnya Koalisi Merah Putih yang siap menjegal kapanpun kalau nantinya pemerintahan berjalan tak sesuai harapan, menjadi 'warning' bagi pemerintah.
"Bagaimana KMP begitu solid dan galak. Sejak awal mereka akan selalu siap mengawasi dan mencari titik lemah kabinet," terang Komar.
Ketiga, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan adanya lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilibatkan oleh Jokowi-JK dalam mencari sosok menteri yang tepat pun perlu diwaspadai. KPK siap menjerat siapapun yang terbukti 'kotor'. Bahkan sebelumnya KPK telah menegaskan, nama-nama calon menteri yang telah diajukan dan mendapat tanda merah, tak akan lebih dari satu tahun menikmati jabatan sedangkan untuk tanda kuning hanya bertahan dua tahun di pemerintahan.
"Dengan adanya harapan masa yang begitu besar, parlemen yang galak, KPK, jadi pengawal pemicu kabinet bisa kerja bersih, transparan dan produktif," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Tiga hari pascadilantik sebagai Presiden Joko Widodo belum juga menetapkan kabinet kerjanya. Bahkan Jokowi batal mengumumkan kabinetnya tadi malam. Artinya, Jokowi sangat berhati-hati dan tidak ingin salah memilih menteri. Lalu apakah beban berat untuk para menteri nantinya ?
Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat menilai menteri-menteri dalam kabinet di Koalisi Indonesia Hebat setidaknya memiliki tiga poin yang menjadi acuan bahkan beban agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Pertama, kata Komar sang menteri hendaknya melihat bagaimana rakyat menitipkan amanat dan harapan besar pada presiden Jokowi untuk bekerja, menyejahterakan mereka dan membangun Indonesia lebih baik dari periode sebelumnya.
"Siapapun menterinya, hendaknya di kantor mereka dipasang foto pesta rakyat setelah pelantikan yang menunjukan bagaimana rakyat tumpah di Monas meluapkan harapannya. Ini sekarang rakyat menunggu, kalau nantinya ada kekecewaan maka rakyat akan bergerak protes," ucap Komar dalam tayangan Prime Time yang disiarkan di Metro TV, Kamis (23/10/2014) malam.
Komar melanjutkan, yang kedua yakni keberadaan oposisi yang bersatu di DPR. Menurutnya dengan kuatnya Koalisi Merah Putih yang siap menjegal kapanpun kalau nantinya pemerintahan berjalan tak sesuai harapan, menjadi '
warning' bagi pemerintah.
"Bagaimana KMP begitu solid dan galak. Sejak awal mereka akan selalu siap mengawasi dan mencari titik lemah kabinet," terang Komar.
Ketiga, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan adanya lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilibatkan oleh Jokowi-JK dalam mencari sosok menteri yang tepat pun perlu diwaspadai. KPK siap menjerat siapapun yang terbukti 'kotor'. Bahkan sebelumnya KPK telah menegaskan, nama-nama calon menteri yang telah diajukan dan mendapat tanda merah, tak akan lebih dari satu tahun menikmati jabatan sedangkan untuk tanda kuning hanya bertahan dua tahun di pemerintahan.
"Dengan adanya harapan masa yang begitu besar, parlemen yang galak, KPK, jadi pengawal pemicu kabinet bisa kerja bersih, transparan dan produktif," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
