medcom.id, Jakarta: Sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, Aburizal Bakrie (Ical) yang mendukung Perppu Pilkada menuai kritik. Kubu Munas Partai Golkar di Jakarta menilai tindakan Ical konyol.
"Tentang pindah lagi mendukung Perppu, ini lucu. Lucu ini, pemimpin itu harus tegas, pemimpin itu harus satu kata dalam perbuatan," kata Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Leo Nababan di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2014).
Leo menilai sikap Ical tersebut sangat diragukan terkait sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan, dukungan terhadap Perppu tersebut tidak memiliki konsistensi.
Sebelumnya melalui akun twitternya, Ical berubah haluan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada. Ical menambahkan, dukungan tersebut diberikan setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung. Yakni sesuai kesepakatan awal bulan Oktober 2014 antara enam partai dalam KMP. Ical juga menyertakan dokumen perjanjian itu dalam akun twitternya.
"Pada awal Oktober 2014, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, Aburizal Bakrie (Ical) yang mendukung Perppu Pilkada menuai kritik. Kubu Munas Partai Golkar di Jakarta menilai tindakan Ical konyol.
"Tentang pindah lagi mendukung Perppu, ini lucu. Lucu ini, pemimpin itu harus tegas, pemimpin itu harus satu kata dalam perbuatan," kata Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Leo Nababan di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2014).
Leo menilai sikap Ical tersebut sangat diragukan terkait sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan, dukungan terhadap Perppu tersebut tidak memiliki konsistensi.
Sebelumnya melalui akun twitternya, Ical berubah haluan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada.
Ical menambahkan, dukungan tersebut diberikan setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung. Yakni sesuai kesepakatan awal bulan Oktober 2014 antara enam partai dalam KMP. Ical juga menyertakan dokumen perjanjian itu dalam akun twitternya.
"Pada awal Oktober 2014, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
