medcom.id, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mendekati dua koalisi di parlemen untuk bisa meloloskan Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. Jika tidak kedua Perppu tersebut terancam ditolak.
"Pemerintah setidaknya perlu melakukan pendekatan kepada fraksi-fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih dan juga fraksi-fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Menurut Saleh langkah ini perlu diambil oleh pemerintahan SBY mengingat situasi politik yang sangat dinamis di parlemen belakangan ini. Berbeda dengan parlemen sebelumnya, kali ini DPR terpecah jadi dua kubu yang solid.
Cara pendekatan dan komunikasi SBY dengan dua koalisi tersebut sangat berpengaruh besar. Argumen SBY dalam mengeluarkan Perppu itu juga harus jelas.
"Kalau pendekatan yang dilakukan baik, bisa saja Perppu diloloskan. Jika pendekatannya buruk, Perppu itu bisa saja akan ditolak," terang Saleh.
Anggota DPR RI Fraksi PAN periode 2014-2019 ini menyebutkan, kedua kemungkinan tersebut masih terbuka. Diterima atau tidak, peluangnya sama-sama besar.
medcom.id, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mendekati dua koalisi di parlemen untuk bisa meloloskan Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. Jika tidak kedua Perppu tersebut terancam ditolak.
"Pemerintah setidaknya perlu melakukan pendekatan kepada fraksi-fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih dan juga fraksi-fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Menurut Saleh langkah ini perlu diambil oleh pemerintahan SBY mengingat situasi politik yang sangat dinamis di parlemen belakangan ini. Berbeda dengan parlemen sebelumnya, kali ini DPR terpecah jadi dua kubu yang solid.
Cara pendekatan dan komunikasi SBY dengan dua koalisi tersebut sangat berpengaruh besar. Argumen SBY dalam mengeluarkan Perppu itu juga harus jelas.
"Kalau pendekatan yang dilakukan baik, bisa saja Perppu diloloskan. Jika pendekatannya buruk, Perppu itu bisa saja akan ditolak," terang Saleh.
Anggota DPR RI Fraksi PAN periode 2014-2019 ini menyebutkan, kedua kemungkinan tersebut masih terbuka. Diterima atau tidak, peluangnya sama-sama besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
